Banda Aceh, 15 Maret 2019. Sejumlah program telah dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Setelah 16 tahun sejak disahkan UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah telah mengeluarkan biaya ratusan triliun. Maka kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menagih hasil kerja aparaturnya di lapangan. Pendidikan dasar merupakan pilar utama penanaman karakter anak-anak bangsa yang hasilnya akan menjadi tumpuan bangsa pada dua puluh tahun mendatang. Demikian dikatakan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dr. Khamim, M.Pd, saat menutup acara Sinkronisasi Program Sekolah Dasar Tahap III Tahun 2019, di Hotel Mekkah, Jl. Tengku Daud Beureueh, Bandar Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (15/3). Penutupan acara ini dimeriahkan dengan penampilan Tari Ranup Lampuan dari tujuh siswi SD Negeri 24 Banda Aceh. Menurut Khamim, pemerintah sudah melakukan banyak hal. Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Unit Sekolah Baru (USB), dan Ruang Kelas Baru (RKB). Salah satu target kuantitatif yang hendak dicapai adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar pada 2030 menjadi 114,09 persen. Pada 2015 APK masih 108 persen. Pada acara selama tiga hari ini, aparatur di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta menerapkan strategi secara tepat dalam program yang efektif mendorong kualitas siswa. Sebanyak 114 aparatur dinas pendidikan dari berbagai daerah di provinsi Aceh dan Sumatra Utara berpartisipasi pada acara penyelarasan program ini. Demi mencapai SDGs inilah arah kebijakan pendidikan nasional perlu disinkronkan dengan program-program di daerah. Begitu pula mekanisme penggunaan angaran Dana Alokasi Khusus, yang selama ini banyak dipertanyakan. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga menjadi salah satu item yang banyak dibicarakan dalam acara ini. Poin-poin krusial yang disinkronkan, selain penggunaan Dana Alokasi Khusus adalah diterapkannya beberapa peraturan baru, seperti sistem zonasi. Dengan sistem baru ini semua pejabat pendidikan di daerah harus mengetahui tujuan regulasi ini dan membuat langkah-langkah yang strategis guna mewujudkan tujuan itu. Sistem Zonasi tidak memungkinkan lagi adanya sekolah favorit yang menang segalanya, dari segi input siswa, biaya, dan fasilitas. Konsekuensinya, guru yang berada di sekolah favorit harus dipindahkan ke sekolah lain secara bergilir, sehingga mutu pendidikan bisa merata. Pada penghujung acara sinkronisasi ini, para peserta memberikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya agar e-catalogue pengadaan buku dan petunjuk operasional DAK segera diluncurkan. Rekomendasi lain adalah pelatihan operator sekolah untuk pengelolaan dan pemutakhiran Dapodik, serta penambahan dua item agar masuk dalam menu DAK yaitu pembangunan pagar sekolah dan rehabilitasi rumah dinas. Peserta juga meminta kenaikan pagu penggunaan dana BOS untuk buku dan honor, masing-masing di atas 20 persen dan 15 persen. Materi-materi yang disampaikan dalam acara sinkronisasi mendapat tanggapan positif dari para peserta. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sabri Spd, mengungkapkan, acara ini sangat dinantikan aparatur di daerah terutama pada tahun-tahun penuh perubahan seperti ini. Ia berharap acara serupa dilakukan secara rutin setiap tahun agar semua kebijakan di tingkat pusat dapat dipahami dan diselaraskan dengan kegiatan di daerah. "Tetapi sebaiknya jangan di tahun berjalan. Paling telat januari atau akhir tahun sebelumnya," katanya. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, plafon anggaran Kemendikbud tahun 2019 dipatok Rp 35,98 triliun, turun 9,11 persen dibandingkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 39,59 triliun. Pos yang kena pangkas adalah program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 4,22 triliun. Pemangkasan ini diantaranya disebabkan oleh peralihan tugas perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang kini menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan daerah melalui DAK. (Mujib Rahman/DitPSD)