Percepatan Penyaluran Dana BOS

Dr. Sutanto, S.H., M.A., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) mendorong satuan pendidikan agar segera menyelesaikan persyaratan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahap satu tahun anggaran 2023.

Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak satuan pendidikan khususnya satuan pendidikan negeri yang belum memenuhi beberapa persyaratan, sehingga pemerintah belum bisa menyalurkan dana BOS dan BOSP tahap satu tahun anggaran 2023.

“Perlu diingatkan kembali kepada bapak ibu kepala sekolah, tim pengelola dana BOS di satuan pendidikan maupun dinas pendidikan yang belum mengirimkan beberapa syarat yang diperlukan untuk penyaluran dana BOS tahap satu 2023 ini dimohon segera mengurusnya agar dana BOS dan BOSP segera disalurkan,” kata Sutanto saat membuka kegiatan webinar Percepatan Penyaluran BOSP Tahap I Tahun 2023 di kanal Youtube Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen pada tanggal 22 Februari 2023.

Lebih lanjut Sutanto menyampaikan ada dua kriteria yang belum dipenuhi oleh satuan pendidikan sehingga dana BOS tidak bisa disalurkan. Pertama adalah laporan registrasi penggunaan dana BOS yang disalurkan, kemudian yang kedua khusus untuk sekolah negeri harus ada laporan sisa dana yang telah di verifikasi oleh pihak dinas pendidikan terkait dan telah direview oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) setempat dan melalui Aplikasi yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. 

“Jadi masih banyak satuan pendidikan yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS atau BOSP tahun 2022. Mohon diingatkan kembali kepada pengelola BOS di satuan pendidikan untuk segera menyampaikan laporan realisasi tahun 2022 bagi yang belum. Dan mohon diingatkan kembali juga untuk mengirimkan laporan yang telah direview oleh aparat pengawas internal pemerintah,” ujarnya dengan tegas.

Sutanto kembali menyampaikan jika anggaran dana BOS dan BOSP untuk tahun 2023 itu cukup besar yaitu 56,9 Triliun rupiah. Dana tersebut akan disalurkan kepada 406.443 satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat.

Dari 406.443 itu kurang lebih ada 217 ribu satuan pendidikan akan menerima BOS sekunder, kemudian 181 ribu untuk penerima BOP, dan kurang lebih 8000 satuan pendidikan untuk menerima BOP dan kesetaraan.

Percepatan Penyaluran BOSP Tahap I Tahun 2023

“Kode penyaluran tahap satu yang sudah kita lakukan diajukan ke Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022 itu baru sekitar 61% atau sekitar 249.000 satuan pendidikan yang sudah kita salurkan. Sedangkan kalau kita bandingkan pada tahun 2022 kemarin itu dengan waktu yang sama mencapai 70%. Tentunya kita perlu melakukan akselerasi baik dari dinas pendidikan maupun dari satuan pendidikan untuk segera dapat memenuhi syarat penyaluran dan BOS maupun BOSP,” ujarnya.

Sebagai informasi petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP tahun 2023 telah diatur di dalam Permendikbud Nomor 63 tahun 2022. Ada lima pokok perubahan kebijakan yang ada di dalam Permendikbud tersebut. Pertama dana BOS dan BOP kini menjadi satu wadah yaitu menjadi BOSP. Kedua di tahun 2022 penyaluran dana BOS reguler itu disalurkan tiga kali yaitu 30%, 40% dan 30% lagi, tapi mulai tahun 2023 ini penyaluran dana BOS disamakan dengan BOP yaitu hanya dua kali disalurkan.

Kemudian perubahan yang ketiga ada penambahan sasaran BOSP kinerja yaitu ada dana BOS kinerja bagi satuan pendidikan yang berkemajuan baik berdasarkan hasil rapor pendidikan. Keempat, pemberian alokasi minimal bagi peserta penerima BOP baik Paud reguler maupun BOP Kesetaraan terutama bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus.

“Jadi berapapun siswanya meskipun di bawah 9 peserta didik untuk PAUD dan kesetaraan di bawah 10 peserta didik itu akan tetap diberikan bantuan dana BOP. Misalnya untuk di daerah khusus siswanya hanya lima peserta maka itu akan tetap dihitung sembilan. Sementara kalau BOS itu minimalnya 60 walaupun siswa SD nya kurang dari 60 tapi alokasi dananya akan tetap dihitung 60 ini untuk di daerah khusus,” terang Sutanto.

Lalu selanjutnya perubahan yang kelima adalah mulai dari tahun 2023 ini akan diberlakukan skema pemotongan penyaluran dana bos reguler bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporannya. Untuk penyaluran tahap satu laporannya harus disampaikan paling lambat di akhir Januari tahun 2023. Ketika terlambat satu bulan maka dana komulatif  BOSP akan dipotong sebesar 2% dan jika terlambat tiga bulan lebih maka akan dipotong sebesar 4%.  

“Perubahan kebijakan ini saya rasa baik untuk mendorong agar lebih optimal dalam menggunakan atau membelanjakan dana BOS, terlebih kemarin di saat krisis karena pandemi saya kira perencanaan dan pembelanjaan dana bos itu menjadi penting. Harus lebih cermat sehingga tidak ada lagi yang terlambat,” pungkasnya mengakhiri.

Percepatan Penyaluran BOSP Tahap I Tahun 2023

Dalam kesempatan tersebut, Nandana A. Bhaswara dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen menambahkan kebijakan dana BOS mulai tahun anggaran (TA) 2023 pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran.

Tahap pertama laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023 dan sudah direview APIP untuk satuan pendidikan negeri, tahap kedua laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I.

“Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek,” imbuh Nandana.

Selain itu kebijakan dana BOP tahun anggaran 2023 pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran. Pertama laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023 dan Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I. Nandana mengatakan hanya satu kanal laporan yaitu aplikasi BOP Salur yang disediakan oleh Kemendikbudristek.

“Sampai dengan pertengahan Februari 2023 dana BOSP TA 2023 tahap 1 sudah disalurkan kepada 249.285 satuan pendidikan,” ujar Nandana.

Nandana juga menyampaikan ada empat tahapan penyaluran BOSP TA 2023 tahap 1. Pertama laporan keseluruhan tahun 2022 dimana semua keputusan yang diambil haruslah menomorsatukan murid dan pembelajarannya. Tahap dua satuan pendidikan harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif, tahap ketiga satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi dalam setiap aspek pengelolaannya baik dalam hal pengajaran dan pembelajaran, maupun dalam hal administratif, seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi. 

“Budaya refleksi ini dimaksudkan bahwa semua anggota komunitas dalam satuan pendidikan gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk layanan yang semakin baik untuk murid-murid di satuan pendidikannya. Tahap keempat hasil belajar murid pada satuan pendidikan terus mengalami peningkatan, baik peningkatan hasil belajar murid terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi dan karakter,” tandasnya.