Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah yaitu dengan meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder pendidikan, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Hal itu merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemendikbud) yang merupakan pedoman dalam perencanaan pembangunan pendidikan, juga sekaligus sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana program daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Renstra Kemendikbud adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang antara lain berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, STP., M.Si., pada kegiatan Sosialisasi Program Penyelarasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Direktorat Sekolah Dasar yang dilakukan secara daring pada Senin, 12 Oktober 2020.

“Mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi tolak ukur kita untuk bisa berpikir bahwa kita sebagai pelayan pendidikan, dimana pada periode pemerintahan tahun 2020 sampai 2024 pembangunan SDM diserahkan kewenangannya kepada Kemendikbud. Mencerdaskan bangsa ini tugas dari UUD atau tugas pemerintah. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu visi agar bisa menunaikan tugas tersebut dengan baik,” ujar Jumeri pada saat menyampaikan arahan kepada peserta kegiatan sosialisasi.

Jumeri juga menyampaikan antara pemerintah pusat dan daerah harus terus disinergikan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan, yang oleh masyarakat dinilai sebagai ketidak-kompakkan antara pusat dan daerah. Karena banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam implementasi di daerahnya seringkali ada perbedaan, apalagi saat ini sedang menghadapi masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pendidikan.

“Beberapa permasalahan pendidikan yang masih ada di sekitar kita yang masih kita alami adalah masih rendahnya dalam hal angka partisipasi kasar atau APK. Hal ini harus diperjuangkan, dan yang masih harus diperhatikan secara khusus adalah PAUD dari kabupaten dan kota,” katanya.

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. (Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud), Bambang Hadi Waluyo, M.Pd. (Fungsional Madya Direktorat SD), Suratno, S.Pd., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi) dan Ilyas Sitorus, S.E., M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara). Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh ratusan satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Jumeri memaparkan, APK PAUD di Indonesia masih jauh lebih rendah yaitu kurang lebih 41,8% dibandingkan dengan negara Thailand yang sudah mencapai lebih dari 76%.

“Hal ini memberi amanah terhadap kita bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota perlu juga memperhatikan bagaimana APK di setiap wilayahnya. Dalam mengatasi APK tahun ini kita bisa bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk bisa mengalokasikan sebagian dananya untuk bisa membuat PAUD di desa-desa di wilayah masing-masing,” kata Jumeri.

Selain rendahnya APK, permasalahan lain pada satuan pendidikan yang harus diselesaikan secara bersama adalah rendahnya mutu pembelajaran karena timpangnya kualitas pendidikan akibat  letak geografis seperti di daerah-daerah tertinggal. Selain itu tidak ada lagi ujian nasional dimana selama ini pemerintah daerah melakukan tolak ukur pencapaian target mutu pendidikan di sebuah daerah melalui ujian nasional, sementara ujian nasional sudah tidak ada lagi dan diganti dengan menggunakan Asesmen Nasional.

“Dan ini tugas Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan Asesmen Nasional yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang nanti dilaksanakan secara daring. Dan kami (pemerintah pusat) memberikan bantuan dalam bentuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada jenjang SD. Meskipun belum bisa semua tapi harapan tahun depan bisa lebih besar lagi bantuan yang diberikan kepada sekolah-sekolah dasar,” ujar Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud.

Oleh karena itu, ia menghimbau untuk mencapai Renstra Kemendikbud, satuan pendidikan baik pusat dan daerah harus bersinergi satu sama lain melalui sinkronisasi program kebijakan yang sudah dibuat, agar menajdi satu visi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. (Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud) menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama satu visi dan sinkronisasi pemahaman terkait reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam kebijakan pemerintah tahun 2020-2024

“Dalam reformasi birokrasi ini ada penyederhanaan dan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai kepada UPT Kemendikbud yang ada di 34 provinsi, dan itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020,” kata Sri Wahyuningsih.

Ia menyampaikan, Direktorat Sekolah Dasar memiliki beberapa kebijakan khusus mengenai fungsi yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, perumusan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan pemberian izin, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

“Terkait untuk mensinkronkan hal tersebut, kami dari Direktorat Sekolah Dasar sesuai dengan turunan dari Strategi Pembangunan Pendidikan di Kemendikbud, telah menyiapkan peta jalan yang berisi rencana kerja 5 tahun ke depan, serta tahapan tahapan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2021,” paparnya. (Kumi/Hendri)