Kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Dulu anak-anak bisa datang ke sekolah untuk belajar. Anak-anak bisa bertemu tatap muka secara langsung dengan teman-teman sebayanya serta berinteraksi sosial dengan yang lainnya.

Tapi di saat pandemi, anak-anak tidak bisa lagi merasakan suasana sekolah untuk berinteraksi sosial sekaligus mendapatkan pendidikan secara langsung. Kondisi ini mengharuskan anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik luring maupun daring.

Akan tetapi berbagai survei memberikan gambaran bahwa PJJ menimbulkan banyak persoalan. Dampak negatif yang ditimbulkan PJJ juga turut berpengaruh pada orang tua, guru bahkan peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi untuk menghindari learning loss pada peserta didik. Namun demikian, di tengah lonjakan kasus Covid-19, pembelajaran tatap muka terbatas hanya boleh dilakukan di daerah yang  masuk kategori risiko rendah atau zona kuning dan zona hijau.

Direktur Sekolah Dasar, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., menegaskan, anak-anak harus diberikan hak belajarnya sesuai dengan amanat undang-undang. Namun ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini juga harus dilakukan secara seksama dengan persiapan matang dan kolaborasi semua pihak.

“Semua pihak harus saling komunikasi dan terkoneksi satu sama lain dengan baik. Pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan dan pembelajaran tatap muka juga harus disiapkan bagi daerah zona aman dari paparan virus Covid-19. Selain itu, peserta didik yang harus mengikuti PTM pun adalah peserta didik yang sudah diizinkan orang tuanya,” kata Sri Wahyuningsih pada saat mengisi webinar bersama IDN Times, Sabtu, 31 Juli 2021.

Direktur Sekolah Dasar juga menegaskan pembelajaran tatap muka tidak ada paksaan, tapi juga harus didorong agar mencegah learning loss. Sekolah sebagai layanan publik harus dibuka, dengan catatan sekolah harus menyiapkan dengan matang sesuai prosedur SKB 4 Menteri.

“Oleh karena itu, kami mendorong daerah di zona aman untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan prioritas kawan-kawan guru di sekolah sudah divaksin,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan pihaknya sudah mengupayakan sarana prasarana protokol kesehatan. Semua dipastikan tercukupi dan tersedia di lembaga sekolah yang ada di Kota Mojokerto sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.

Semua kelas dipastikan memiliki tempat cuci tangan, kemudian ada keset desinfektan yang bisa dilewati anak-anak sehingga alas kakinya diharapkan tidak membawa virus. Kota Mokokerto juga menyiapkan hand sanitizer di setiap ruang kelas. Ada juga penyekatan meja anak-anak. Sementara waktu pembelajaran diberikan secara terbatas yaitu hanya 2 jam 30 menit bagi PAUD dan SD. Dan 3 jam 30 menit bagi SMP dan SMA.

“Kami juga mengajarkan anak-anak untuk mengikuti skema yang baru ini. Karena kebiasaan baru ini bukan hal yang mudah. Diperlukan ketegasan tersendiri bagi semua pihak terutama Satgas Covid-19 di sekolah,” tutur Ika Puspitasari.

Menurut Ika, persiapan PTM ini sudah dilaksanakan di Mojokerto sejak 2020. PTM di Mojokerto disebut dilakukan saat memasuki tahun ajaran baru 2021/2022. Dan kegiatan ini diklaim sudah berjalan lancar. Mojokerto justru disebut sudah melaksanakan lagi pembelajaran tatap muka, namun tidak lama karena ada PPKM darurat.

“Alhamdulillah selama PTM terbatas di Mojokerto tidak ada kasus penyebaran Covid-19, baik pada anak-anak maupun guru yang ada di sekolah. Tapi yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa pandemi memang menjadi sebuah ujian bagi kita semua. Tapi di sisi yang berbeda, di saat Tuhan menurunkan ujian kepada umat manusia, pasti akan ada solusi atau jalan keluar yang diturunkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ika menegaskan bahwa PJJ ada sisi positifnya. Dalam rangka menciptakan kreativitas peserta didik dan tenaga pendidikan, pihaknya menyelenggarakan lomba pembelajaran video kreatif dengan hadiah menarik.

“Karena saya melihat potensi para pendidik di Mojokerto ini luar biasa. Dari lomba ini kita tahu banyak sekali karya yang masuk adalah video-video yang sangat kreatif, tidak hanya dari sekolah negeri namun juga sekolah swasta yang ada di Mojokerto,” tuturnya.

Untuk diketahui, Mojokerto adalah kota pendidikan dengan jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Jumlahnya hanya 140.000 jiwa. Di Kota Mojokerto juga terdapat 52 SD Negeri, 10  SMP Negeri dan puluhan SMP swasta, serta 3 SMA Negeri. (*)