Persoalan akses dan mutu pendidikan masih menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. Bila dibanding dekade sebelumnya, saat ini kualitas pendidikan dasar sudah jauh lebih baik. Berdasarkan survei yang menghasilkan angka-angka statistik, saat ini pendidikan di Indonesia sudah meningkat daripada tahun 2003, ketika UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Namun pencapaian yang diperoleh selama 16 tahun terakhir ini masih jauh dari sempurna. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, M.Sc.,Ph.D., mengungkapkan, ada dua isu sentral yang menjadi garapan utama kementeriannya, yaitu tentang akses dan mutu. "Ini dua hal sederhana yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikannya," katanya ketika membuka secara resmi acara Sinkronisasi Program SD Tahun 2019, di Hotel Santika Premiere, Gubeng, Surabaya (22/03). Menurut Hamid, soal akses ini memiliki tantangan tersendiri, terutama untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Tentang ini pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan sarana-prasarana dan berbagai bentuk insentif. "Saat ini pendidikan dasar telah dapat dinikmati gratis, termasuk alat tulis dan kelengkapan sekolah," katanya. Namun luasnya bentang alam Indonesia membuat jangkauan pendidikan belum bisa menyentuh seratus persen anak Indonesia. Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) masih di angka 108 persen. Namun Kemendikbud akan mengejar angka APK 114,09 persen pada 2030. Isu kedua adalah kualitas. Pendidikan kita masih tertinggal dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, anak kelas 3 SD sudah mampu membaca secara lancar, namun tidak memahami apa yang dibaca. Menurut survei kemampuan membaca anak SD 2013, mereka sudah bisa membaca tapi tak sampai separuhnya yang dipahami. "Ini bukan pekerjaan mudah bagi kami, tetapi upaya maksimal harus terus dilakukan,"katanya. Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi Kemendikbud, Sri Wahyuningsih, M. Pd. yang menjadi pembicara penghujung dalam event ini menjelaskan, soal mutu menjadi pekerjaan yang tak pernah berhenti dilakukan Kemendikbud. Saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan level sekolah-sekolah dari segi mutu. Tahun ini pihaknya menargetkan 84,2 persen sekolah dasar negeri berhasil meraih akreditasi B. Tentu saja ini pekerjaan besar karena di Indonesia terdapat 148.244 sekolah dasar milik pemerintah. Sejauh ini baru 514 SD yang terakreditasi A. Yang terbanyak justru yang belum terakreditasi. "Rasanya lambat sekali kita mecapai 8 standar pendidikan nasional. Namun kalau dilihat dari luasnya negara ini, kendalanya memang cukup banyak" katanya. Dari tahun ke tahun pekerjaan Kemendikbud semakin banyak saja. "Untuk memperbaiki gedung sekolah saja, kita berkejaran dengan gedung-gedung yang rusak secara bergantian tanpa henti," katanya. Di sisi lain saat ini ada tren naiknya pamor sekolah-sekolah swasta yang implikasinya menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Maka ia meminta semua pihak di jajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud agar mengerahkan segala upaya dengan disertai niat dan integritas demi mewujudkan pendidikan dasar yang cerdas dan berkarakter. "Setelah pertemuan semangat kita semua harus menjadi seribu persen" katanya disambut aplaus 200-an orang yang hadir. (Mujib Rahman/DitPSD)