Webinar Percepatan Penyaluran Dana Bos Tahap 3 Tahun 2021

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dapat pula dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu digaris bawahi bersama adalah, bagaimana kepala sekolah selaku pemimpin di sekolahnya dapat merencanakan dan melaksanakan semaksimal mungkin penggunaan dana BOS.  Agar aktivitas di satuan pendidikan bisa berjalan maksimal. Tidak kalah pentingnya, pelaporan penggunaan dana BOS juga harus baik dan tepat waktu. Kalau tidak, akan menghambat penyaluran dana tahap berikutnya.

Untuk itulah, Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek menggelar webinar dengan tema Percepatan Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2021 pada Kamis, 4 November 2021. Webinar ini dapat ditonton ulang di link berikut ini: https://youtu.be/DmuA4oU5bmo.

Direktur Sekolah Dasar, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., menyampaikan 3 pokok kebijakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021. Pertama, nilai satuan biaya operasional sekolah terhitung sejak tahun 2021 ini bervariasi dan majemuk. Tidak lagi sama antara peserta didik yang ada di Jawa dengan peserta didik yang ada di daerah Timur atau di wilayah Indonesia lainnya.

”Pada tahun-tahun sebelumnya, dana BOS diberlakukan sama untuk semua. Untuk sekolah dasar, per siswa sebesar Rp 900.000 per tahun. Tapi mulai tahun 2021 kita memberlakukan sesuai dengan indeks kemahalan konstruksi daerah dan indeks peserta didik di tiap wilayah kabupaten atau kota. Sehingga dana biaya atau unit cost bantuan BOS per-peserta didik kini beragam,” jelas Sri Wahyuningsih.

Lalu pokok yang kedua, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, protokol kesehatan harus diterapkan. Oleh karenanya sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan, sekolah harus sudah memenuhi daftar periksa sesuai SKB Empat Menteri.

“Nah, bantuan operasional ini boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Bahkan dana BOS boleh digunakan untuk pencegahan perundungan di sekolah. Contohnya untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan perundungan, misal mencetak poster dalam rangka kampanye anti perundungan di sekolah,” jelas Direktur Sekolah Dasar.

Selain itu dana BOS juga bisa digunakan untuk kebutuhan pembelajaran berbasis proyek, untuk kebutuhan transport kegiatan sekolah, bahkan termasuk untuk membayar kebutuhan honor guru non PNS. Kewenangan pengelolaan dana BOS sudah diberikan kepada sekolah namun tetap harus memperhatikan aturan sebagaimana tertuang dalam peraturan penggunaan dana BOS.

Kemudian pokok yang ketiga, lanjut Sri Wahyuningsih, adalah pelaporan penggunaan dana BOS harus dilakukan secara daring melalui laman  https://bos.kemdikbud.go.id dan itu menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Tahapannya adalah penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap 2 di tahun sebelumnya. Sementara penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap ke 3 tahun sebelumnya, dan penyaluran tahap 3 dilakukan ketika sekolah sudah menyampaikan laporan tahap 1 tahun anggaran berjalan.

“Sekarang ini kita sudah memasuki penyaluran tahap 3, tetapi masih ada yang terkendala. Karena masih banyak sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar yang belum menyelesaikan laporan tahap 1, bisa jadi ada yang retur. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah serta kawan-kawan bendahara di sekolah, mari kita tingkatkan tanggung jawab kita, saling mempersiapkan laporan dengan cepat. Ketika dananya sudah digunakan laporan harus segera disiapkan sehingga kita dapat dengan baik mendapatkan penyaluran secara berkala, secara tertib,” ujarnya.

Sri Wahyuningsih mengungkapkan sampai dengan tanggal 3 November 2021 untuk jenjang sekolah dasar masih terdapat 2.564 sekolah yang masih menhalami terkendala penyaluran dana BOS tahap ketiga. Ada tiga hal yang menjadi penghambat.

Pertama, ada sebanyak 2.188 sekolah dasar yang masih belum menginput laporan BOS tahap 1. Kemudian masih ada 354 sekolah yang masih mengalami kendala rekening. Ketiga, masih ada 22 sekolah dasar yang mengalami double kendala yaitu belum input laporan penggunaan dana BOS tahap 1 dan masih mengalami kendala rekening.

“Wah ini kesalahan doubel ini sangat fatal. Untuk itu kawan-kawan jika masih ada sekolah yang belum lapor penggunaan dana BOS dan masih mengalami kendala rekening tolong segera diselesaikan supaya dana BOS yang tahap 3 ini cepat cair dan keperluan operasional sekolah dapat tertanggulangi, sehingga operasional di sekolah dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.

Nandana Aditya Baswara, S.ST, MM., Koordinator Fungsi Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mengingatkan, jika pihak sekolah tidak segera menyelesaikan masalah administrasi untuk penyaluran dana BOS tahap ketiga, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, bisa jadi uang bisa diterima tapi sangat terlambat dan kesempatan membelanjakan uang tersebut sangat kecil. Sehingga menghasilkan sisa yang mengakibatkan penyaluran bantuan tahun depan akan dikurangi oleh sisa.

Webinar Percepatan Penyaluran Dana Bos Tahap 3 Tahun 2021

“Sedangkan potensi yang kedua adalah kalau sampai batas waktu tidak melaporkan, otomatis tahap 3 tidak bisa kami salurkan. Jadi sekolah tersebut tidak akan menerima dana BOS tahap 3 ini,” kata Nandana.

”Kalau kita lihat dari sasaran, BOS ini setiap tahunnya ada Rp 52,5 triliun yang diberikan untuk 216.000 satuan pendidikan. Dan hampir 50%-nya adalah SD karena populasinya yang paling besar yaitu 147.610 sekolah,” tuturnya.

Sementara itu, Ahmad Ulfi, Tim Pengembang BOS Salur menjelaskan terkait substansi rekening sekolah maupun dinas pendidikan dalam mengatasi gagal verifikasi rekening.

Webinar Percepatan Penyaluran Dana Bos Tahap 3 Tahun 2021

Pertama yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan bank dan pastikan bahwa rekening itu valid atau tidak. Kemudian koordinasi dengan dinas pendidikan supaya rekening yang akan diajukan benar. Berikutnya jika penyaluran pertama belum melakukan pelaporan, baik di BOS salur atau Arkas, yang harus dilakukan adalah melakukan pelaporan di BOS salur atau di Arkas.

“Jangan lupa syarat kapan harus dilaporkan pelaporannya. Jika rekening tidak valid biasanya rekening tersebut tidak aktif karena tidak ada transaksi masuk di dalam rekening sekolah tersebut,” kata Ahmad Ulfi.

Kalau rekening tidak aktif, maka pemerintah pusat tidak akan menyalurkan bantuan dana BOS. Kemudian kemungkinan yang kedua, rekening tidak valid karena rekening tersebut telah ditutup.

“Rekening tutup ini juga masih sering kami temukan. Misalkan SK bulan September kemarin, tidak lama setelah bulan September dana belum disalurkan, sedang proses penyaluran oleh Kementerian Keuangan. Tiba-tiba sekolah mengganti rekening dengan rekening baru. Alasannya macam-macam, ada yang hanya karena buku rekening hilang atau karena kepala sekolahnya ganti. Akhirnya terjadi retur, uang dikembalikan ke rekening negara. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah,” terang Ahmad Ulfi.

Permasalahan berikutnya adalah penulisan nama rekening di BOS salur harus dipastikan sama dengan di bank. Sebagai contoh, di rekening bank tertulis SD Negeri 10 Kota Bandung, tapi ternyata yang tertulis di BOS salur SDN 10 Kota Bandung. “Itu tidak diperbolehkan. Penulisan nama sekolah harus sesuai persis dengan apa yang ada di rekening,” katanya.

Fuad Kleb, Tim Pengembang Arkas mengatakan ada satu proses di aplikasi Arkas yang membantu sekolah dalam melakukan perencanaan, melakukan realisasi juga melakukan pelaporan. Proses perencanaan dimulai dengan mengisi perencanaan, nanti pihak dinas juga diminta untuk melakukan persetujuan agar bisa me-review etos kerjanya seperti apa.

Webinar Percepatan Penyaluran Dana Bos Tahap 3 Tahun 2021

Selanjutnya proses realisasi yang nanti akan menjadi dasar laporan untuk dimasukkan ke dalam BOS salur. Artinya kepala sekolah harus mengisi Arkas dan tidak perlu lagi mengisi yang ada di BOS salur.

“Tetapi untuk bisa membuat laporan ini, bapak ibu melakukannya harus dari awal, dari mulai perencanaan, kemudian sampai nanti melakukan realisasinya satu per satu. Progres Arkas sampai saat ini untuk sekolah dasar baru 54.277 yang sudah melakukan realisasi,” katanya.

Ia melanjutkan di Arkas sendiri pihak sekolah dapat melakukan pelaporan kapan pun dengan catatan sekolah sudah melakukan sinkronisasi. Jadi ketika sudah sinkronisasi, secara otomatis satu hari berikutnya akan diproses untuk ditarik ke BOS salur untuk bisa dilaporkan ke pusat.

“Jadi Arkas ini sebetulnya aplikasi yang bersifat semi online, berupa aplikasi desktop hampir mirip dengan aplikasi Dapodik,” katanya. (Hendriyanto)