Sambut PTM 100 Persen, KPAI Dukung Sekolah Buka Kantin Sehat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen pada tahun ajaran 2022/2023. Tentunya dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di sekolah.

”Jika di sekolah ada yang teridentifikasi sakit Covid-19, yang harus dilakukan oleh sekolah adalah berkoordinasi dengan tim gugus Covid-19 dan dinas Pendidikan,” kata Retno Listyarti, M.Si., Komisioner KPAI dalam Rapat Koordinasi Nasional Hasil Pengawasan KPAI terkait PTM 2022 dan PPDB tahun ajaran 2022-2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 14 Juli 2022 secara daring.

KPAI melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka sepanjang Januari-Juni 2022 di 12 kota dan 5 kabupaten pada 8 Provinsi. Rinciannya; Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara (Provinsi Lampung), Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara), Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok (Provinsi Jawa  Barat),  Kota Tangerang (Provinsi Banten), Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat (Provinsi DKI Jakarta), Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah).

Satuan pendidikan yang diawasi KPAI mulai dari jenjang Taman Kanak Kanak (TK) sampai SMA/SMK/MA, bahkan Sekolah Luar Biasa (SLB). Rinciannya, TK/PAUD sebanyak 1 (2%), SD sebanyak 19 (32%), SMP/MTs sebanyak 22 (36%), SMA/MA sebanyak 12 (20%), SMK sebanyak 4 (7%) dan SLB sebanyak 2 (3%).

Pada saat pengawasan dari bulan Januari sampai Juni 2022, KPAI menemukan belum ada kantin sekolah yang dibuka. Alasan sekolah karena mempertimbangkan keamanan anak-anak dari potensi penularan Covid-19. Meskipun banyak anak-anak yang diwawancarai mengaku tidak sempat sarapan dan membawa bekal dari rumah. Mereka diberi uang jajan dan membeli makanan saat pulang sekolah dari pedagang di sekitar sekolah.

Setelah dievaluasi, dari kegiatan monitoring tersebut KPAI mendorong pembukaan kantin sekolah dengan persyaratan memenuhi 7 kriteria kantin yang sehat. Hal ini penting setelah sejumlah daerah menerapkan PTM 100 persen dengan jam belajar kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19.

”KPAI mendorong dinas pendidikan untuk bersinergi bersama dinas kesehatan di setiap daerah untuk memastikan pembukaan kantin sekolah yang bersih dan sehat,” kata Retno.

Ia melanjutkan, pada Maret sampai dengan Mei 2022, KPAI juga melakukan pengawasan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kabupaten Serang dan Kota Bogor.

Dari hasil pengawasan, diketahui misalnya Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah menyiapkan draft peraturan PPDB pada Maret untuk ditandatangani Walikota Bogor dan sudah menyusun draft juknis untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Selain itu, sudah menyusun rencana sosialisasi kepada pihak sekolah maupun masyarakat Kota Bogor.

“Hasil evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada awal Maret 2022 telah mengajukan draft Peraturan PPDB tahun 2022 untuk dibahas di bagian Hukum Pemprov Lampung untuk ditandatangani Gubernur Lampung. Rencana sosialisasi kepada masyarakat dan pihak sekolah juga sudah disusun,” tambahnya.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2022 menyelenggarakan FGD dan sosialisasi Peraturan PPDB sebelum ditandatangani Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan pada Mei 2022, Pergub tentang PPDB dan SK Kepala Dinas Pendidikan tentang PPDB dan PPDB Bersama sekolah swasta disosialisasikan di semua level, mulai dari RT/RW, kepala sekolah, operator sekolah, peserta didik sampai orangtua peserta didik yang akan mengikuti PPDB.

Sementra Dinas Pendidikan Provinsi Sumutera Utara termasuk daerah yang lebih cepat dalam menyelenggarakan PPDB, karena mereka membagi wilayah kabupaten/kota secara berkelompok 4-5 daerah untuk bergiliran saat pendaftaran online. Tujuannya agar tidak terjadi kendala teknis saat mendaftar online seperti tahun 2021 yang memicu demo masyarakat.

“Saat KPAI kunjungan ke Sumatera Utara, PPDB SLB, SMA dan SMK tahap 1 diumumkan pada 30 Mei 2022. Secara umum PPDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2022/2023 berjalan tertib dan lancar,” ujar Retno.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi KPAI untuk membuka kantin sehat di sekolah, Dr. Erna Mulati, M.Sc., C.M.F.M., Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kebijakan kantin sekolah harus mengacu pada SKB 4 Menteri. Pertama, kantin di dalam lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dibuka selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Kedua, pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satuan tugas penanganan Covid-19 wilayah setempat bekerja sama dengan satuan tugas penanganan Covid-19 pada satuan pendidikan.

“Sedangkan untuk syarat kantin sehat pada masa pandemi Covid-19 ada 8 syarat yang harus dipenuhi oleh kantin di satuan pendidikan,” katanya. Delapan syarat tersebut adalah pertama, jumlah pengunjung paling banyak 75% bagi wilayah PPKM level satu, dua dan tiga dan 50% bagi wilayah PPKM level empat.

“Kedua, terdapat sarana cuci tangan air mengalir dan sabun cuci tangan. Ketiga, harus tersedia media komunikasi, informasi dan edukasi langkah langkah cuci tangan,” jelas Erna.

Kemudian syarat yang keempat yang harus dipenuhi adalah, tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak. Kelima kondisi kantin bersih dan secara rutin desinfeksi serta harus tersedia tempat sampah tertutup.

“Syarat yang keenam kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi, tidak berbahaya, tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet berbahaya dan tidak kadaluarsa. Makanan juga harus menggunakan kemasan yang higienis, dan juga penyajian makanannya harus tertutup,” paparnya.

Syarat yang ketujuh adalah, kantin harus tersedia air bersih untuk mencuci peralatan masak. Dan syarat yang kedelapan penjual makanan harus memakai penutup kepala, celemek, sarung tangan dan masker.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Muhammad Hasbi, Direktur Sekolah Dasar yang mewakili Mendikbudristek menyampaikan, pada penyesuaian SKB 4 Menteri yang keenam ini, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia. Penetapan level PPKM diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala.

Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 jam pelajaran.

Direktur Sekolah Dasar melanjutkan, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.

Untuk satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ.

Muhammad Hasbi juga menyampaikan, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan kapasitas peserta didik seratus persen.

“Beberapa perubahan aktivitas dalam pembelajaran tatap muka di antaranya, dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3, dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” imbuh Muhammad Hasbi.

Ia juga mengingatkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis.

“Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan,” pungkasnya. (Hendriyanto)