Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud mengungkapkan, masih banyak sarana sanitasi di sekolah yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender khususnya di satuan pendidikan Sekolah Dasar. Bahkan menurut data UNICEF Indonesia pada tahun 2016, 1 dari 6 anak perempuan membolos pada saat menstruasi karena sarana sanitasi yang tidak memadai di sekolah.

Kesetaraan gender di satuan pendidikan itu harus dimaknai sesuai dengan literasi yang ada termasuk pemahaman ketersediaan sanitasi sekolah yang layak bagi anak-anak perempuan,” tegas Direktur Sekolah Dasar saat memberikan sambutan dalam Webinar Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Pada Sanitasi Sekolah yang digelar Pada Kamis, 10 Desember 2020.

Dalam kegiatan tersebut hadir para narasumber yaitu Yayu Mukaromah dari WASH in Schools Advisor, Ikke Nurjanah Pubic Figure sekaligus Duta Air dan Sanitasi, serta Ginanjar Bachtiar, S.Si Tim DAK Direktorat Sekolah Dasar. Sri Wahyuningsih pun menjelaskan dampak dari sanitasi sekolah terhadap kesetaraan gender terutama dalam hal pendidikan.

“Ketika anak perempuan membolos pada saat menstruasi karena sarana sanitasi yang tidak memadai, pendidikan mereka pun terganggu, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan juga berimbas pada kesejahteraan,” ungkapnya.

Beliau juga melanjutkan, apabila sanitasi di satuan sekolah sudah memenuhi kelayakan serta mendukung kesetaraan gender turut memberikan dampak yang baik dan melahirkan generasi bangsa yang unggul.

”Sanitasi yang layak akan menghasilkan dampak yang positif, diantaranya kebersihan menstruasi di sekolah terjamin, terhindar dari sakit, terhindar dari membolos sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan perempuan serta lahirnya partisipasi aktif perempuan dalam sektor ekonomi,” imbuh Sri Wahyuningsih dengan tegas.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud ini juga menyampaikan ada beberapa pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial yang dapat dilakukan pada sanitasi sekolah. Diantaranya, semua pemangku kepentingan sektor Pendidikan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kesetaraan gender dan disabilitas, memasukkan kebutuhan khusus kesetaraan gender dan penyandang disabilitas dalam mengakses dan menggunakan fasilitas dan layanan air, sanitasi dan kebersihan di sekolah.

“Tidak hanya itu harus ada advokasi dan dukungan untuk pengembangan kebijakan dan pengembangan kapasitas dalam mengenali dan menanggapi kebutuhan khusus untuk mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Kemudian memberikan perhatian khusus pada disabilitas dalam program Sanitasi Sekolah dengan mempromosikan desain inklusif. Mengadakan sarana toilet dan wastafel, misalnya, perlu disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak penyandang disabilitas,” papar Sri Wahyuningsih.

Untuk merealisasikan sekolah sanitasi yang layak, Direktorat Sekolah Dasar pun melakukan pembangunan toilet (jamban) melalui dana alokasi khusus atau DAK. Dana yang disediakan oleh APBN yang nanti diberikan atau dialokasikan kepada daerah atau sekolah tertentu yang dianggap layak mendapatkannya.

Terhitung sejak tahun 2018 Direktorat Sekolah Dasar sudah melakukan program dan kegiatan bantuan rehabilitasi dan pembangunan toilet (jamban) bagi siswa dan guru. Dengan menggunakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2018 – 2020.

Untuk rehabilitasi toilet atau jamban yang dilakukan pada tahun 2018 terdapat 7.028 unit, tahun 2019 10.553 unit dan pada tahun 2020 ini naik menjadi 14.860 unit bertepatan juga karena adanya wabah Covid-19.

“Sementara untuk pembangunan toilet atau jamban,  di tahun 2018 sendiri ada 2.438 sekolah, tahun 2019 4.266 sekolah dan di tahun 2020 ada sebanyak 2.507 sekolah. Pihak kami juga sudah ada usulan dana alokasi khusus SD untuk tahun anggaran 2021 diantaranya dana rehabilitasi toilet atau jamban sebanyak 24.661 unit. Sementara untuk pembangunan toilet atau jamban sebanyak 20.160 paket,” papar Ginanjar Bachtiar, S.Si, Tim DAK Direktorat Sekolah Dasar.

Ginanjar menambahkan untuk jumlah pengusulnya sendiri sebanyak 502 kabupaten dan kota. Semenatra itu hasil sinkronisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021 untuk rehabilitasi toilet atau jamban sebanyak 5.197 unit dan untuk pembangunan toilet dan jamban sebanyak 1.924 Sekolah.

Sementara Public Figure yang dipercaya sebagai Duta Air dan Sanitasi, Ikke Nurjanah menilai satuan pendidikan khususnya Sekolah dasar sudah memaksimalkan peran sanitasi sekolah. Ia bahkan menemukan sekolah yang menaruh toiletnya di halaman depan dekat dengan gerbang, selain itu toiletnya pun dibangun dengan cantik.

“Itu artinya ada responsibility bersama dalam membangun sanitasi yang layak. Toilet yang selalu di tempatkan di belakang kini justru ada di depan sebagai etalase yang indah dan tidak menyeramkan lagi. Hal ini tentu menjadi sumber inspirasi yang bagus. Karena kini sekolah-sekolah sudah mengedukasi dirinya serta menyemangati dirinya untuk menaruh toilet di depan dan itu menurut saya inspiring bagi sekolah yang lainnya semoga sanitasi yang layak dapat lahir serta merata di seluruh sekolah di Indonesia.” pungkasnya. (Kumi Laila/Hendriyanto)