Pemerintah Persiapkan Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan

Adanya bencana berdampak besar kepada kehidupan masyarakat termasuk pada penyelenggaraan pendidikan. Apalagi Indonesia sebagai negara kepuluaun merupakan negara rawan bencana seperti gunung meletus, longsor dan banjir. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan dan mitigasi bencana karena kedua hal tersebut merupakan ruh kesiapsiagaan bencana.

Untuk memitigasi bencana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana berupaya mendorong keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana. Sehingga memerlukan penanganan pada situasi darurat dan pasca bencana yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Sekolah Dasar memandang perlu adanya edukasi mitigasi persiapan kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan dengan mengadakan webinar series edukasi mitigasi bencana dan penerapan kesiapsiagaan bencana di satuan Pendidikan.

Webinar yang menjadi seri pertama dari rangkaian tiga seri webinar edukasi mitigasi bencana ini sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 dengan menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya.

Dra. Sri Wahyuningsih M.Pd., Direktur Sekolah Dasar saat memberikan sambutan mengungkapkan, ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan mitigasi bencana. Pertama, harus tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana.

“Lalu yang kedua adanya sosialisasi. Setiap kategori bencana perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana,” ujar Sri Wahyuningsih.

Yang ketiga, masyarakat harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari untuk memitigasi bencana. Selain itu masyarakat juga harus tahu cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.

Selanjutnya yang keempat adalah, masyarakat harus tahu bagaimana mengatur penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

“Empat hal mendasar inilah yang harus kita literasikan kepada masyarakat agar kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana memahami bencana itu sendiri, melakukan mitigasi bencana untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita sendiri dan ini menjadi penting,” ujarnya.

Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipelajari dalam melakukan mitigasi bencana khususnya yang ada di Indonesia. Pertama adalah mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan. Kedua, fokus mitigasi bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana. 

“Mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan pendidikan, pangan, tenaga kerja, fasilitas infrastruktur bahkan kebutuhan dasar lainnya harus direncanakan sejak dini,” kata Sri Wahyuningsih.

Selanjutnya sinkron terhadap kondisi, seperti kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian dalam sektor informal juga harus ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat, untuk membuat keputusan menolong diri sendiri dan membangun lingkungan kondusif.

Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memahami kondisi konstruksi baik itu rumah, sekolah maupun konstruksi lainnya yang mampu memberikan perlindungan diri.

“Jadi saya berharap pada kesempatan webinar ini semua kawan-kawan guru khususnya dan kawan-kawan kepala sekolah, serta tenaga pendidik lainnya betul-betul memahami bagaimana melakukan mitigasi bencana. Khususnya jika bencana itu terjadi di satuan pendidikan yang datang secara tiba-tiba,” ujarnya.

Pemerintah Persiapkan Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan

Jamjam Muzaki M.KP., dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana menambahkan, pihaknya yang bekerjasama dengan BNPB sudah memetakan sekolah yang berada di wilayah mana saja yang beresiko atau memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman bencana.

“Misalkan di Jawa Barat di Lembang kira-kira ada berapa sekolah yang tingkat risiko bencananya tinggi atau sedang. Nah itu sudah kita sinkronkan data dari Kemendikbudristek dan di BNPB,” ungkapnya.

Jamjam Muzaki menuturkan, program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan sumberdaya di satuan pendidikan. Kemudian meningkatkan kualitas sarana prasarana agar aman terhadap bencana. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan perlindungan terhadap warga sekolah.

“Ketika bencana terjadi apalagi situasinya darurat, kita akan memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan. Kemudian juga kita coba mendorong adanya satu pembelajaran yang mengintegrasikan konten-konten atau materi-materi resiko bencana sesuai dengan karakteristik lokal,” imbuh Jamjam Muzaki.

Dalam membangun fasilitas di satuan pendidikan, Jamjam mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari lokasinya, kemudian struktur bangunannya aman atau tidak, desain tata letak interior lingkungannya mendukung penyelamatan atau membahayakan. Seluruh sarana prasarana di sekolah seperti kantin, toilet, tangga, instalasi listrik dan juga perlu memperhatikan benda-benda yang ada disekitar sekolah apakah mendukung penyelamatan atau tidak.

Selanjutnya adalah dari sisi manajemen bencana di satuan pendidikan. Manajemen bencana sekolah bisa juga disebut dengan tim siaga bencana. Kepala sekolah harus menetapkan kebijakan atau peraturan sekolah tentang pengelolaan lingkungan.

Selain itu juga perlu diperhatikan kajian kapasitas dan sumber daya terhadap bencana, apakah sekolah sudah mampu untuk melakukan pencegahan, atau apakah sekolah memiliki kemampuan menanggulangi ketika ada situasi darurat. “Terkait dengan evaluasi penyelamatan diri anak-anaknya juga harus diberi pemahaman SOP kedaruratan,” kata Jamjam.

Pemerintah Persiapkan Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Essy Asiah MT., Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengungkapkan, berdasarkan kejadian bencana per Provinsi tahun 2020 itu ada 954 kejadian bencana di Indonesia. Bencana gempa, banjir serta cuaca ekstrim menjadi bencana yang paling banyak terjadi.

“Kita sudah berkontribusi, ada ratusan fasilitas pendidikan di Indonesia yang saat ini kita tangani. Data kerusakan prasarana pendidikan akibat gempa yang ditangani oleh kami cukup banyak. Itu pada saat kejadian di Lombok ada 850 unit dan di Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu ada 105, dan yang paling terakhir ini Sulawesi Barat yaitu 251 unit,” tuturnya.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi yang paling banyak adalah keruntuhan dinding akibat tidak adanya pengikat pada dinding konstruktur utama kolom dan balok. Jadi mungkin pada saat membangun secara teknis kurang memenuhi standar.

Keruntuhan bangunan juga terjadi akibat struktur utama bangunan itu tidak kuat. Yaitu karena di kolom dan balok-nya tidak mampu menahan beban gempa. Mungkin pada saat membangun tidak diperhitungkan potensi beban gempa yang terjadi di lokasi tersebut.

“Plafon runtuh juga memang diakibatkan oleh spesifikasi teknis pemasangan rangka plafon. Jadi dalam memasang hanya ada tertempel saja. Begitu nanti ada bencana atau goyangan karena gempa ini akan terjadi keruntuhan,” Essy menjelaskan.

Itulah hal-hal yang menjadi awal kerusakan atau awal keruntuhan pada saat terjadinya bencana. Maka yang perlu dijaga di awal, Essy mengatakan harus mampu meningkatkan mutu infrastrukturnya.

Pemerintah Persiapkan Kesiapsiagaan Bencana di Satuan Pendidikan

Dr. Ir. Taufik Kartiko M.Si., Direktur Mitigas Bencana BNPB menyampaikan peringatan dini terhadap risiko bencana di satuan pendidikan adalah dengan melakukan siaga. Ancaman bencana di sekolah juga dapat diketahui dengan aplikasi Inarisk personal. Aplikasi ini bisa diunduh di playstore maupun appstore. Melalui Inarisk personal masyarakat akan mengetahui ancaman bencana di kabupaten atau kota masing-masing.

“Melalui Inarisk ini kita bisa melihat bencana pemicu hujan intensitas tinggi, longsor, lubang tersumbat, bahaya banjir bandang, letusan gunung api, dan lain-lain,” papar Taufik.

Ia juga mengingatkan, keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dari risiko bencana. Caranya dengan meningkatkan kesiapan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan. (Hendriyanto)