Direktorat Sekolah Dasar kembali menggelar Ngobrol Pintar (Ngopi) Bersama Sahabat Sekolah Dasar pada 29 Oktober 2021. Kali ini temanya adalah Transformasi Pendidikan Wujudkan Merdeka Belajar. Acara Ngopi ini tayang di channel Youtube Direktorat Sekolah Dasar dengan link berikut ini: https://youtu.be/fzlDDcwIFC4.

Seperti diketahui, Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan, mutu pendidikan, dan sumber daya manusia yang unggul untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, perlu upaya kolaborasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan memiliki peran melakukan strategi dan inovasi sesuai dengan kearifan lokal.

Sulaiman Bakri, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memaparkan, transformasi pendidikan untuk mewujudkan Merdeka Belajar di daerahnya dilakukan dengan melakukan pembenahan-pembenahan di bidang pendidikan.

Ada beberapa program prioritas yang dilaksanakan di Banda Aceh untuk menunjang kebijakan Merdeka Belajar. Pertama adalah peningkatan kompetensi guru. Ini terkait keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran, serta penugasan learning manajemen system. “Kita berikan pelatihan-pelatihan bagi semua guru untuk menciptakan pembelajaran melalui sistem digitalisasi,” kata Sulaiman.

Kedua, melakukan penataan dan pemerataan guru di sekolah pinggiran. Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa sekolah yang berbatasan dengan daerah lain, yaitu daerah Aceh Besar. Sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota ini dianggap sekolah-sekolah pinggiran. “Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tidak pilih kasih, maka dari itu kami melakukan pemerataan tenaga pengajar ke seluruh sekolah,” katanya.

Ketiga, Kota Banda Aceh melakukan pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka mempersiapkan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dan juga pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan TIK tersebut, selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mempunyai program untuk memenuhi kebutuhan seluruh sekolah khususnya dalam pemenuhan fasilitas ANBK.

Keempat, Kota Banda Aceh melakukan transformasi layanan digitalisasi sekolah. Sistem layanan informasi sekolah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, guru dan bagi seluruh pengguna layanan pendidikan. ”Transformasi layanan digitalisasi sekolah ini tujuannya untuk mengetahui informasi tentang apa yang dilaksanakan di sekolah, sehingga orang tua siswa bisa tahu informasi tentang keadaan sekolah anaknya,” ujar Sulaiman.

Ia menambahkan, layanan informasi sekolah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ini bisa diakses melalui Android dan juga dapat diunduh di Play Store. Selain melakukan transformasi informasi dan digitalisasi, Sulaiman menambahkan pihaknya sedang melaksanakan kebijakan PPDB yang dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

“Dan yang terakhir kita sekarang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis home cinema. Jadi ada beberapa sekolah yang kita jadikan sebagai pilot project. Ada di tingkat SD dan tingkat SMP. Jadi home cinema ini kita lakukan sebuah home teater di sekolah dimana anak-anak nanti masuk dalam satu ruangan untuk bisa menonton konten edukasi seperti halnya di bioskop-bioskop,” jelasnya.

Yusri Damopolii, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara menuturkan, daerahnya masih perlu perhatian khusus terkait kualitas SDM. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum secara optimal tersentuh Pendidikan. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolaang Mongondow Timur.

Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, yang dilakukan pertama oleh dinas pendidikan adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. “Walaupun berdasarkan aturan dari Kemendagri, pengangkatan tenaga honorer ini dibatasi, akan tetapi melihat fakta di lapangan justru sangat dibutuhkan, maka kami yakin dan percaya tambahan guru harus diadakan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.

Langkah yang kedua, ketika ketersedian guru sudah terpenuhi, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan harus memberikan tunjangan kinerja. Tunjangan akan diberikan sesuai dengan penempatan guru tersebut. Penempatan guru di pusat kota berbeda besarannya dengan yang ada di pedalaman.

“Di pedalaman kami memberikan tunjangan 3x lipat jika dibandingkan dengan yang di pusat kota. Ini salah satu strategi agar mereka mau bekerja secara maksimal ketika ditempatkan di wilayah terpencil. Program ini cukup berhasil. Bahkan ada beberapa guru yang sengaja datang ke pihak kami untuk dipindahkan ke daerah terpencil. Memang bukan semata-mata karena tunjangan, tetapi juga terdorong oleh keikhlasan,” imbuhnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencoba memetakan zonasi sesuai bakat dan minat siswa. Jadi nanti setiap satu kecamatan akan dikembangkan kompetensi-kompetensi tertentu dari setiap sekolah.

Drs. Uswatuddin, M.AP., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan, yaitu melalui bantuan teknologi informasi. Namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru dalam interaksi belajar. Sebab edukasi bukan sekedar memperoleh pengetahuan tetapi juga tentang memulai kerjasama serta kompetensi.

“Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan tapi juga bagaimana memastikan pelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita semua harus menjadi guru yang bertanggung jawab terhadap dunia Pendidikan. Bukan hanya guru tapi keluarga, sekolah dan masyarakat,” kata Uswatuddin.

Untuk Aceh Tengah sendiri pembelajar tatap muka sudah diberlakukan sesuai dengan aturan dan protokol kesehatan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri. Selain itu pihak dinas pendidikan terus melakukan monitoring secara berkala. Terkait ANBK, Aceh Tengah sudah melakukan simulasi di beberapa sekolah yang sudah tersedia perangkat TIK.

Selanjutnya terkait Program Sekolah Penggerak, Aceh Tengah adalah yang paling banyak mendapatkan kepercayaan diantara kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dan Aceh Tengah sudah siap 100% melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

Dalam kesempatan yang sama, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek mengucapkan terimakasih kepada para kepala dinas pendidikan yang sudah memaparkan berbagai hal terkait upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Merdeka Belajar.

“Beliau-beliau ini tidak hanya sebagai tokoh, tetapi juga sebagai kepala dinas pendidikan yang secara langsung berkepentingan dalam membantu mewujudkan upaya Merdeka Belajar dalam mempersiapkan anak-anak generasi unggul,” kata Si Wahyuningsih.

Banyak hal yang bisa dipelajari dan diterapkan di daerah yang lain terkait praktik baik mewujudkan Merdeka Belajar. Dalam kesempatan itu, Direktur Sekolah Dasar menghimbau agar semua daerah yang tentunya memiliki praktik baik bisa berpartisipasi dalam acara Ngobrol Pintar Bersama Direktorat Sekolah Dasar.

Ia juga berharap melalui program Ngobrol Pintar sharing praktik baik, kisah-kisah inspiratif dan program-program bagus di dunia pendidikan bisa sampai ke masyarakat luas. Sehingga semua pihak bisa saling bersinergi dan berkolaborasi agar bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul serta mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. (Hendriyanto)