Lembaga Kajian Pendidikan dan Kebudayaan (LKPK) terjun pada lokasi pendampingan Sekolah Dasar (SD) di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Total ada 5 sekolah dasar yang menjadi lokasi pendampingan yaitu SD Raibasin, SD Inpres Susuk, SD Benemeta, SD Buitae dan SD Foholulik.

LKPK yang merupakan salah satu mitra Direktorat SD Kemendikbud RI dalam program ini menerjunkan dua orang tenaga ahli yaitu Riyan Fajri dan Fadly Idris untuk melakukan identifikasi, penilaian (assessment), dan pemetaan lokasi di Atambua, lokasi tempat pendampingan. Selain itu Tim LKPK juga melibatkan 10 fasilitator yang merupakan putra daerah atambua dalam proses pendampingan di 5 SD yang menjadi target.

Berbekal rapat melalui virtual zoom bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu serta Kepala Bidang SD pada Rabu 18 November 2020 serta rapat bersama 10 orang fasilitator pendamping pada Kamis 19 November 2020, tim LKPK hadir di lokasi pendampingan untuk berkoordinasi dan merampungkan segala persiapan dalam pelaksanaan program ini.

Pada hari pertama, sesampainya di Bandara Udara A.A. Bere Tallo Kec. Atambua, Kab. Belu, NTT Sabtu (21/11) pukul 08.20 WITA, Tim LKPJ mengunjungi 3 lokasi SD terdekat yang bisa terjangkau selama sehari.

Kunjungan pertama tertuju pada SD Negeri Raibasin, Manleten, Kec. Tasifeto Timur. Bapak Yosef Kono sebagai kepala sekolah menyambut tim bersama seluruh tim guru dan operator serta beberapa siswa yang berbaris hormat menyambut kedatangan LKPK di sekolah tersebut.

“Selamat datang di SD kami yang kecil ini, namun kami berupaya untuk senantiasa semangat untuk mencerdaskan anak bangsa,“ ujar bapak yang akrab disapa pak Kono itu.

Pak Kono dan beberapa guru menjelaskan tentang kondisi sekolah selama pandemi serta bagaimana sekolah ini melaksanakan proses pembelajaran. “Anak-anak di sini sangat terganggu  dengan adanya Covid-19. Tetapi dengan adanya bantuan modul dari Kemendikbud semoga ini menjadi solusi pembelajaran untuk setiap murid ,“  terang Pak Kono.

Riyan Fajri menyampaikan bahwa para fasilitator dari LKPK senantiasa akan bersinergi dengan pihak sekolah dalam proses pelaksanaan, mengingat setiap sekolah memiliki kebijakan yang berbeda terkait proses belajar semasa pandemi.

Selanjutnya, tim LKPK melanjutkan perjalanan ke SD Benemeta dan disambut langsung oleh kepala sekolah Bapak Andreas Koli dan para guru di SD tersebut.

Beliau menjelaskan sulitnya mengajar di tengah pandemi Covid-19 ini karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pak Koli menyampaikan kebanggaan dan terima kasih dari SD Benemeta karena termasuk dalam sekolah yang mendapatkan program pendampingan modul ini.

“Kalau di Pulau Jawa semua mudah untuk diakses, beda dengan kami di sini. Sampaikan terima kasih kami atas modul yang nantinya akan diberikan kepada Kemendikbud,” tutur pak Koli.

Menutup kunjungan hari pertama, tim LKPK bergegas ke SD Inpres Susuk yang terdapat di Kolam Susuk,Ds. Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak dan diterima oleh Bapak Gaspar Mau kepala sekolah beserta guru yang masih bertahan di siang hari tersebut.

Memasuki hari kedua, kunjungan dilakukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh Bu Beatrix selaku Kepala Bidang SD. Bu Beatrix mengapresiasi program kejar mutu Kemendikbud dan berharap kegiatan yang dijalankan oleh LKPK tersebut berjalan efektif.

“Semoga bisa efektif di masa pandemi seperti ini. Kami yang jauh ini sangat terbantu,“ ujar ibu yang sering disapa Bu Bea.

Fadly, tenaga ahli tim LKPK menyampaikan agar program ini berjalan efektif dan efisien mengingat ada beberapa sekolah yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan juga sulit dalam akses transportasi. “Semoga bisa berjalan efektif Bu, modul ini pasti sangat bermanfaat bagi sekolah di NTT,” pungkas Fadly.

Selanjutnya, tim melanjutkan perjalanan ke SD Buitae yang lumayan jauh dari kota dan memiliki medan yang cukup sulit dilalui oleh kendaraan mobil. Sesampainya di sana, tim LKPK disambut oleh kepala sekolah dan guru sekolah dan menjelaskan permohonan maaf ketika SD yang dituju sangat jauh dari kota.

“Memang medannya agak lumayan ke sini. Mohon maaf, tetapi kami yakin Kemendikbud tahu mesti memprioritaskan SD kami juga untuk percontohan modul ini,” kata Bu Fouk yang merupakan kepala sekolah SD Buitae.

Keesokaan harinya tim LKPK dihadapkan dengan SD terjauh dari Atambua yang memiliki medan yang sangat ekstrem dan curam, dengan daerah gunung dan beberapa jalan baru yang dibuka oleh pemerintah pusat yang biasa disebut dengan Sabuk Merah. Tim mendaki gunung dan melewati pembukaan hutan, sebuah medan yang harus dilewati untuk sampai di SD Foholulik.

Ibu Shinta selaku Kepala Kepala Sekolah sangat salut kepada tim LKPK dan Kemendikbud yang luar biasa dapat berkunjung dan memberikan bantuan modul nantinya.

“Kami di perbatasan ini memang sangat butuh bantuan. Selain modul, listrik pun kami susah. Setiap hari harus menggunakan genset, dan hampir beberapa bulan terakhir mengganti genset untuk keperluan pembelajaran. Terima kasih sudah sampai di sini,“ ungkap Bu Shinta.

Riyan Fajri Tenaga Ahli LKPK menuturkan pentingnya program ini bagi SD yang diperbatasan. “Program kejar Mutu direktorat SD Kemendikbud merupakan program yamg sangat tepat dijalankan di daerah 3T. Mengingat terbatasnya infrastruktur IT, implementasi modul merupakan kebutuhan bagi para guru di SD terpencil, terjauh, terluar,” ungkap Riyan.

Dari SD perbatasan ini dengan medan yang luar biasa, kita semua belajar banwa pendidikan itu tak pernah ada kata menyerah untuk mendidik anak bangsa, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka yang memiliki niat yang tulus untuk mengabdi akan senantiasa terus memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk kemajuan anak didik dan pendidikan di Indonesia.

Seperti diketahui, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud menyelenggarakan program Kejar Mutu penanganan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). Kejar Mutu tahun 2020 dilaksanakan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, yayasan, organisasi kemasyarakatan sebagai penggiat pendidikan.

Mitra Direktorat Sekolah Dasar melakukan pendampingan psikososial dan penguatan implementasi modul pembelajaran, baik peserta didik, guru maupun orang tua di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan non 3T yang berpotensi terganggu pelaksanaan kegiatan belajarnya disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana mengurangi dampak negatif Belajar dari Rumah (BDR) yang berdampak terhadap hasil belajar anak, serta membantu penguatan kepada siswa untuk belajar menggunakan modul pembelajaran. (*)