Gotong Royong Memberikan Layanan Terbaik untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan pendidikan yang terbuka untuk siapa saja, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Sejak awal masuk di Indonesia, konsep pendidikan inklusi dipahami menempatkan anak-anak kebutuhan khusus atau anak disabilitas agar memiliki hak kualitas pendidikan yang sama.

Namun seiring berkembangnya zaman, pendidikan inklusi tidak hanya memberikan hak pendidikan yang sama untuk anak berkebutuhan khusus, namun juga termasuk sekolah yang ramah anak. Sekolah tidak menjadi lingkungan yang mengancam kenyamanan dan keselamatan anak dalam melakukan proses pendidikan.  

Dr. Joko Yuwono, M.Pd., Praktisi dan Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta memaparkan, ada 2 alasan kenapa pendidikan inklusi itu lahir. Selain tentang issue keberagaman dan membangun hak anak dengan akses program yang bermutu, alasan lainnya adalah, pertama karena kurangnya sekolah luar biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Dari 114 kabupaten/kota masih ada sekitar 58-60 kabupaten yang tidak punya SLB. Itu artinya anak-anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan akses pendidikan kalau tidak dibuka sekolah SLB,” kata Joko Yuwono dalam podcast Direktorat Sekolah Dasar bertajuk “Giat Siniar: Menjadi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi, Apa yang Harus Dilakukan?” Podcast ini tayang pada Jum’at, 11 Maret 2022.

Gotong Royong Memberikan Layanan Terbaik untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Kemudian alasan yang kedua adalah, kabupaten/kota memiliki SLB, tapi SLB tersebut pada umumnya hanya ada di kota yang susah untuk diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di desa.

“Oleh karena itu perlu didorong agar dibuka sekolah reguler tapi memiliki konsep inklusi untuk menjawab tantangan ini,” ujar Akademisi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.

Joko Yuwono juga menyampaikan jika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah regular, dan pihak sekolah belum memiliki SDM serta sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus, maka sekolah harus tetap menerima peserta didik tersebut terlebih dulu. Kemudian koordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Oleh karenanya Joko mengingatkan dinas kabupaten/kota harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para guru seperti bagaimana cara mengenali anak.

“Kalau sudah mengenali kan terus membuat programnya dan bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas. Ini dibutuhkan manajemen pengelolaannya. Selain itu, sangat memungkinkan kami di bidang pendidikan luar biasa membantu guru-guru lain,” Joko memaparkan.

”Untuk memverifikasi peserta didik memiliki kebutuhan khusus, pihak sekolah sebaiknya melakukan kolaborasi. Minta tolong kepada stakeholder untuk membantu menentukan apakah anak tersebut disabilitas atau bukan. Karena untuk memastikan itu sebenarnya sangat penting karena terkait dengan layanan pendidikan,” ujarnya.

Untuk melakukan diagnosis pada anak, Joko melanjutkan, perlu peran asesmen dari psikolog atau seseorang yang ahli di bidangnya. Dalam proses ini guru perlu dilibatkan karena terkait kondisi anak di sekolah dan seperti apa kebutuhan pembelajarannya.

“Guru harus melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan calon peserta didiknya. Jika guru tidak melakukan asesmen tersebut maka dia akan kesulitan untuk membagikan pembelajaran,” imbuhnya.

Jika di daerah-daerah tertentu belum memiliki layanan disabilitas, tidak memiliki psikolog atau dokter yang ahli di bidangnya, serta belum ada fasilitas rumah sakit yang men-support terhadap anak berkebutuhan khusus, Joko mengajak semua pihak yang sudah punya pengalaman terlibat dalam pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa untuk bersama-sama saling membantu.

“Jadi saya menyarankan agar dinas pendidikan kabupaten/kota bersama sumber daya yang ada memetakan sumber daya yang sudah punya pengalaman itu. Mari kita bersama-sama memberi layanan terbaik kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan menciptakan pendidikan inklusi,” tutupnya. (Hendriyanto)