Pembelajaran di satuan pendidikan tidak hanya sebatas pada peningkatan kompetensi untuk aspek kognitifnya saja, akan tetapi satuan pendidikan juga harus menjadi tempat yang melahirkan generasi penerus bangsa yang luar biasa demi terciptanya Indonesia sehat.
Untuk mempersiapkan hal tersebut tentu saja harus ada keterlibatan antara pemerintah, warga sekolah dimulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat serta mitra terkait melalui kolaborasi, salah satunya dalam hal pemenuhan sanitasi sekolah. Tegas Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud pada saat memberikan pemaparan webinar Kolaborasi dan Pendanaan Sanitasi Sekolah yang dilaksanakan pada Kamis, 17 Desember 2020.
“Untuk itu kerjasama atau kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan. Kita semua harus berkolaborasi karena memiliki target yang sama yaitu terciptanya SDM berkualitas di masa yang akan datang. Tentunya semua itu harus dipersiapkan sejak dini dengan meliterasi terhadap banyak hal, terhadap literasi kesehatannya. Bagaimana kebiasaan hidup sehat harus menjadi karakter setiap insan, sehingga harapan menjadikan indonesia maju, indonesia sehat, dapat segera terwujud,” tegasnya.
Beliau melanjutkan, untuk melahirkan Indonesia yang baik dan sehat secara efektif Direktorat Sekolah Dasar dari sejak tahun tahun 2016 sampai saat ini, sudah melakukan program sanitasi sekolah yang memenuhi standar hak perlindungan kepada anak-anak, baik wanita maupun laki-laki.
“Kami menghadirkan melalui anggaran pusat yang ada di Direktorat Sekolah Dasar kepada 353 sekolah dasar di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 bantuan disalurkan kepada 315 Sekolah Dasar dan tahun 2018 kepada 165 Sekolah Dasar. Kalau dilihat dari jumlah Sekolah Dasar yang ada di Indonesia memang jauh dari yang diharapkan. Namun program sanitasi penyediaan toilet bersih dan toilet sekolah standar pemenuhan anak dari pusat ini bisa memberikan satu semangat kepada masyarakat. Khususnya pemerintah daerah untuk memasukkan kembali data sesuai sanitasi hak anak, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak perlindungan,” tegas Direktur Sekolah Dasar ini.
Ia memaparkan untuk anggaran transfer atau pembangunan melalui dana alokasi khusus yang diserahkan oleh pihak Direktorat Sekolah Dasar kepada Pemerintah Daerah tahun 2018, 2019, 2020 serta tahun 2021 yang sedang direncanakan Direktorat SD. Memberikan dorongan untuk sekolah melalui rehabilitas toilet atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya. Selain itu juga melakukan pembangunan toilet (jamban) siswa atau guru termasuk juga dengan sanitasinya.
“Kami ingin seluruh toilet di sekolah dasar ini dapat memenuhi kebutuhan hak anak dan ini sudah kami lakukan secara bertahap,” imbuh Sri Wahyuningsih.
Dengan adanya komitmen pengembangan sanitasi sekolah Direktorat Sekolah Dasar Sri mengharapkan ada dampak yang dihasilkan. Setidaknya selama 3 sampai 5 tahun ke depan ada peningkatan akses air sebesar 14,92%, peningkatan akses sanitasi sebesar 9,40% dan peningkatan akses kebersihan sebesar 55,83%.
“Akan tetapi masih ada sekitar 20% SD di Indonesia yang tidak memiliki akses air. Ada sekitar 15% SD di Indonesia yang tidak memiliki akses jamban. Dan ada 23% SD di Indonesia yang tidak memiliki akses sarana CTPS,” tutur Sri Wahyuningsih menambahkan.
Kurang lebih ada 148.805 Sekolah Dasar di Indonesia dan angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, belum lagi dengan berbagai macam permasalahannya yang kompleksitas. Oleh karena itu Sri mengatakan sangat dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Untuk melahirkan sanitasi sekolah layak Kemendikbud pun menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya kolaborasi untuk program sanitasi sekolah dan UKS. Baik dengan Pihak Swasta maupun bermitra dengan pihak pembangunan.
“Untuk pihak swasta kita sudah bekerjasama dengan Unilever, PT Trakindo Utama, Frisian Flag, Nestle Indonesia dan Danone. Sementara untuk mitra pembangunannya kita bekerjasama dengan UNICEF, GIZ, SNV, Wahana Visi Indonesia, Care International Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, Simavi, Yayasan Pembangunan Citra Insan dan Speak Indonesia,” tutur Sri Wahyuningsih.
Dukungan lain dari mitra pembangunan seperti dari UNICEF-GIZ-SNV untuk Kemendikbud khususnya Sekolah Dasar, sudah dibuatnya penyusunan pedoman, panduan dan booklet sanitasi sekolah. Selain itu juga memberikan bimbingan teknis kepada sekolah dan pemerintah daerah.
“Kemendikbud telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta dan mitra pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan kolaborasi untuk pemenuhan akses sanitasi sekolah pada Sekolah Dasar diwilayahnya. Diharapkan dengan kolaborasi yang terjalin ini, seluruh Sekolah dasar di Indonesia sudah memiliki sanitasi yang layak secara merata,” pungkasnya.
Mirah Afifah Head of Sustainability Beauty Personal Care Unilever Indonesia Foundation mengatakan, Unilever bekerjasama dengan Kemendikbud secara konsisten dan sudah melakukan program edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terintegrasi bagi anak-anak sekolah. Kegiatan tersebut ia katakana sudah dicanangkan di tahun 2016, program Sekolah Sehat terintegrasi telah mencapai 10 juta anak di lebih dari 40,000 sekolah di seluruh Indonesia.
“Dan di tahun 2020 ini kami juga melaksanakan program sekolah & pesantren sehat. Program ini memberikan edukasi PHBS dan protokol kesehatan di era pandemi bagi 2 juta anak untuk menciptakan perubahan perilaku sejak dini,” papar Mirah Afifah.
Sementara itu untuk pelaksanaan mekanismenya, Mirah menyamapaikan dengan mengoptimalkan penggunaan metode daring atau online demi mengurangi interaksi langsung.
“Sejauh ini program sekolah dan pesantren sehat telah mengedukasi 1,8 juta anak dari 8000 sekolah dan pesantren yang tersebar di 10 Provinsi di Indonesia serta kurang lebih dari 57 kota dan kabupaten,” paparnya.
Bentuk kolaborasi program sekolah & pesantren 2020 ini Kemendikbud memberikan ruang platform digital, koordinasi untuk T0T dan implementasi serta memberikan e-sertifikat bagi guru. Sementara dari pihak Unilever sendiri memberikan bantuan kuota internet bagi guru dan modem portable untuk pesantren.
“Kami juga memberikan bantuan pembangunan sarana cuci tangan di 200 sekolah & pesantren teraktif juga memberikan berbagai produk kebersihan dan kesehatan,” ujar Mirah.
Di sisi lain, Trakindo yang juga bekerjasama dengan Kemendikbud turut memberikan kontribusinya melalui program pendampingan dan pembinaan, bagi Sekolah Dasar Negeri binaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tata kelola sekolah yang dengan mengedepankan penguatan pendidikan karakter termasuk sanitasi di dalamnya.
“Terkait dengan sanitasi ini, pada tahun 2019 kita meluncurkan sebuah inisiatif yaitu 2019 and Forward. Inisiatif ini berkaitan dengan bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap sustainable development goals pada bidang yaitu quality education, gender equality dan clean water and sanitation,” ujar Sumadi Wijaya, Selaku Senior CSR Analis PT. Trakindo Utama.
Terkait dengan inisiatif tersebut juga Sumadi menambahkan, CSR PT. Trakindo Utama meluncurkan sebuah program besar yaitu Integrated school based management program yang menyasar kepada 4 aspek yaitu quality education, healthy behavior, friendly environment dan safety behavior.
“Terkait dengan wash dan sanitasi kita memiliki dua aspek yaitu healthy behavior dan friendly environment dimana kita ingin memastikan adanya clean and healthy promotion, sanitation promotion dan juga green school promotion,” lanjut Sumadi.
PT. Trakindo Indonesia juga mengembangkan sebuah program yang disebut dengan Trakindo wash in school atau dengan tema air bersih dan sanitasi untuk generasi berkualitas.
“Kami bekerjasama dengan SPEAK Indonesia dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya di setiap lokasi. Tujuan dari program kita ini adalah untuk meningkatkan pendidikan, pengembangan dan tata kelola sanitasi di SDN binaan,” imbuhnya.
Kegiatan ini sudah dilakukan di 30 sekolah di berbagai daerah seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, NTB & NTT, Malu hingga Papua. Untuk lokalatih manajemen sanitasi sekolah Trakindo sudah berhasil melatih kurang lebih 2000 warga sekolah.
“200 warga sekolah itu termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, siswa, komite, orangtua dan melibatkan sekitar 130 stakeholder seperti dinas pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, puskesmas dan lain-lan,” tuturnya.
Lain halnya dengan Jejaring AMPL, sejak berdiri pada tahun 2007, Sanitasi Sekolah telah menjadi salah satu fokus program yang didukung juga oleh Jejaring AMPL. Dukungan ini dilandasi karena Jejaring yakin bahwa melalui sanitasi sekolah yang baik maka akan muncul generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
“Banyak kegiatan yang sudah dijalankan diantaranya melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan seperti advokasi isu inklusi disabilitas berbasis bukti (riset). Kemudian advokasi isu MKM. Kami juga melakukan penguatan kapasitas kepada anggota dan pemangku kepentingan misalnya mendampingi Kementerian melatih Pemda (Pedoman Sanitasi Sekolah, Panduan Pengisian DAPODIK/EMIS,” ujar Laisa Wahanudin Ketua Pelaksana Jejaring AMPL.
Selain itu Jejaring AMPL juga melakukan kegiatan membangun kolaborasi dan kemitraan berkelanjutan seperti kolaborasi mitra untuk advokasi dan pendampingan teknis. Memfasilitasi anggota untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran seperti menyediakan forum formal dan informal untuk berbagi pembelajaran.
“Nah, dukungan Jejaring AMPL dan semua anggota untuk program sanitasi sekolah ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional saja, tetapi dukungan juga dilakukan oleh para anggota di kabupaten dan kota atau wilayah kerja mereka masing-masing,” tandasnya. (Kumi Laila/Hendriyanto)