Memahami pentingnya integritas adalah bentuk perubahan pola pikir bagi insan birokrasi. Integritas merupakan syarat terwujudnya kolaborasi dan sinergitas, sehingga akan terbentuk budaya kerja organisasi yang sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh  Dr. Chatharina S.H., M.H., Inspektur Jenderal Kemendikbud dalam kegiatan workshop pembekalan bagi para calon agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kegiatan itu dilaksanakan di Alana Hotel Yogyakarta pada tanggal 28 sampai 30 Maret 2021.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini dihadiri oleh para calon agen perubahan yang diwakili oleh perwakilan direktorat, kasubbag, satu calon agen perubahan dari seluruh LPMP dan peserta lainnya kurang lebih sebanyak 101 orang yang mengikuti kegiatan ini melalui zoom meeting. Sementara materi kegiatan disampaikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud, Dr. Chatarina, S.H., M.H., Sugiarto (Pejabat Fungsional Gratifikasi KPK), Harmanto (Plt. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah), dan Iis Nurhayati  (Pengawas Sekolah Ahli Madya dari Provinsi Banten).

Chatharina menegaskan, dengan integritas akan terlahir reformasi birokrasi, perubahan pola pikir dan pola kerja. Reformasi birokrasi adalah perubahan yang terencana dalam proses yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk mengubah sistem birokrasi, mengubah relasi-relasi yang ada di dalam birokrasi, maupun antara birokrasi dengan masyarakat.

“Nanti hasil yang dicapai adalah publik trust. Jika sebuah birokrasi sudah berhasil membangun kepercayaan pada masyarakat, maka capaian tujuan dan sasaran pembangunan pun akan semakin membaik yang ditandai dengan visi menjadi pemerintahan kelas dunia. Dengan tidak ada lagi korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD membaik. Semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat. Selain itu juga akan terbangun komunikasi yang baik dengan publik,” ujarnya dengan tegas.

Chatarina melanjutkan ada tujuh prinsip Integritas publik yang harus diimplementasikan. Antara lain bertindak sesuai dengan prinsip legitimasi kekuasaan, menghargai hasil dari proses yang sah, akuntabel terhadap semua tindakan, baik terhadap atasan maupun publik. Bertindak secara kompeten dan efektif, menghindari favoritisme, berusaha independen dan objektif. Menggunakan dana publik secara jujur, hati-hati dan efisien untuk tujuan publik, serta menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga negara.

“Membangun nilai integritas menjadi pohon besar yang nyaman dan memberikan keteduhan dalam sebuah organisasi birokrasi. Oleh karena itu integritas dibutuhkan oleh siapa saja, baik pemimpin maupun yang dipimpin,” ujarnya.

Harmanto dari LPMP Jawa Tengah menyampaikan, LPMP Jawa Tengah sudah memperoleh predikat WBK/WBBM. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LPMP Jawa Tengah, bahkan Kabag TU LPMP Jawa tengah berhasil sebagai pelopor perubahan

“Pada tahun 2017 kita mendapatkan WBK dan lanjut dengan WBBM. Inovasi yang kita lakukan adalah mengutamakan pelayanan dengan moto 24 jam dalam 7 hari, dan 7 hari dalam seminggu. Prestasi ini diraih atas kinerja dan integritas bersama,” kata Harmanto.

Ia melanjutkan, ada 6 area perubahan sebagai ajang agen perubahan. Yaitu membangun komitmen, mengembangkan hubungan positif antara pegawai dengan kapasitas building, mengimplementasikan perubahan secara adil, memiliki 44 tim dari 6 area perubahan, seluruh pegawai masuk pada tim minimal 2 tim, dan yang terakhir memperhatikan kompetensi yang dimiliki pegawai.

“Di sinilah ada proses perubahan akibat adanya dorong mendorong antara kekuatan yang menahan untuk tetap pada status quo dan kekuatan untuk melakukan perubahan. Inilah area agen perubahan bekerja yaitu mendorong dan menahan. Maka strategi taktik implementasinya adalah dengan melakukan pendidikan, komunikasi, partisipasi, membangun komitmen, an mengimplementasikan perubahan secara adil,” tegasnya.

Sugiarto, Pejabat Fungsional Gratifikasi KPK menambahkan, integritas adalah bersatunya antara pikiran, perasaan, ucapan dan perbuatan sesuai hati nurani. Hal ini pula yang dijunjung dalam tubuh KPK, sesuai dengan nilai anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, displin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

“Kita semua adalah orang-orang yang berintegritas. Kita adalah keturunan orang-orang berintegritas. Senilai uang yang kita terima sebesar itu pula harga diri kita dimata pemberi gratifikasi. Tolak gratifikasi demi integritas diri,” kata Sugiarto.

Selain itu, lanjutnya, gratifikasi itu terkait dengan jabatan atau posisi, tidak meminta, bersifat inventif. “Gratifikasi ini tidak berpaku pada nilainya kecil atau besar namun bermakna besar, dianggap rezeki, disamarkan dalam budaya atau praktek. Diharapkan melalui kegiatan ini tumbuh tunas-tunas baru agen perubahan yang dapat mengubah pola sikap dan pola pikir,” harapnya.

Sesuatu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Untuk melakukan perubahan tentu diperlukan orang-orang yang ingin berubah. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

Melalui agen perubahan inilah diharapkan dapat mengubah pola pikir dan tindakan terhadap semua pegawai. Penguatan perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan adalah peran pimpinan sebagai role model. Karena untuk melakukan perubahan dibutuhkan contoh sikap yang nyata bukan sekedar kata-kata. (Hendriyanto)