6 Strategi Sukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Salah satunya melalui 6 strategi yang sudah dirancang oleh Kemendikbudristek sebagai dukungan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri.

 

Enam strategi tersebut yaitu guru dan kepala sekolah harus belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah belajar Kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar, guru dan kepala sekolah belajar Kurikulum Merdeka di dalam komunitas belajar.

 

Kemudian guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, guru dan kepala sekolah memanfaatkan pusat layanan bantuan (helpdesk) untuk mendapatkan informasi lebih, strategi yang keenam adalah guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi Kurikulum Merdeka.

6 Strategi Sukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Demikian disampaikan oleh Saut Maria Simatupang, Tim Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Isu-Isu Strategis ketika ditemui usai Rapat Koordinasi Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung E Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, pada, Senin, 18 Juli 2022. Rapat Koordinasi ini membahas kolaborasi Kemendikbudristek dengan Kemendagri terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

 

“Kami mendorong para guru dan kepala sekolah mampu mengamalkan 6 strategi ini dalam implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, karena banyak memberikan manfaat baik untuk guru maupun kepala sekolah,” kata Saut Maria Simatupang.

 

Kemendikbudristek sudah melakukan sosialisasi tentang Kurikulum Merdeka kepada pemerintah daerah, dan sudah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) tentang cara pembelajaran Kurikulum Merdeka kepada dinas pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), serta melakukan sosialisasi kepada mitra pembangunan.

 

“Dalam dua pekan ini Kemendikbudristek akan turun langsung kunjungan kerja ke 260 titik di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan temui kepala daerah, dinas pendidikan dan kunjungan langsung ke sekolah yang dipilih di masing masing daerah,” jelas Saut.

 

Ia melanjutkan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk memberikan motivasi, menjelaskan ulang Kurikulum Merdeka, dan memberikan penguatan pesan inti mengenai strategi implementasi Kurikulum Merdeka.

 

Menyinggung kegiatan Rapat Koordinasi Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bersama Kemendagri dalam rangka kolaborasi implementasi Kurikulum Merdeka, Saut menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas sosialisasi implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih teknis.

 

“Kemudian nanti akan ada pertemuan seperti ini secara berkala. Dalam pertemuan yang dilakukan secara hybrid tadi kami juga membahas penganggaran di mana kami perlu melakukan pemetaan terkait peran yang kita inginkan dari Pemda untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka,” tutur Saut.

 

Sekmentara itu Katman S.Pd., M.A., Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memimpin rapat koordinasi tersebut mengatakan, kegiatan rapat ini merupakan bentuk sosialisasi kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri kepada Kemendagri. Dan diharapkan kedua kementerian bisa saling bersinergi dan berkolaborasi.

 

“Kita perlu mensosialisasikan ke Kemendagri karena pada hakikatnya pelaksana kurikulum adalah satuan pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah. Jadi mekanisme pelaksanaannya, pemerintah daerah tetap memerlukan dukungan regulasi maupun penganggaran dari Kemendagri. Jadi Kemendagri perlu tahu seperti apa konsep kebijakan dan tujuan dari Kurikulum Merdeka,” katanya.

 

Kemendagri sendiri mendukung pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka baik dari sisi kelembagaan maupun sisi penganggaran. Terlebih lagi melalui kolaborasi ini sangat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya.

 

“Dengan demikian implementasi Kurikulum Merdeka akan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk bisa berinovasi dalam melakukan transformasi sistem pembelajaran,” tandasnya. (Hendriyanto)