Pertanyaan yang sering diajukan

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Ijazah (Perubahan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2020). jdih.kemdikbud.go.id

Data Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Ada aplikasi/laman ijazah sekolah yaitu ditpsd.kemdikbud.go.id/ijazah

Langkah-langkah mengisi aplikasi ijazah SD di ditpsd.kemdikbud.go.id/ijazah
1. buka ditpsd.kemdikbud.go.id/ijazah
2. login dengan username dan password masing masing.
3. Masukan nama petugas dinas yang bertugas menangani ijazah.
4. Kemudian diwajibkan untuk mengganti password, dengan password yang diinginkan. Untuk mengganti password bisa melihat menu sebelah kiri paling bawah. Silakan masukan password lama dan password baru yang diinginkan. Harap diingat password yang telah diperbaharui.
5. Silakan klik menu sebelah kiri dengan judul Status Ijazah SD tahun 2019. Isilah data penerimaan serta keterpakaian ijazah sesuai keadaan di lapangan. Jika sudah diisi di klik tombol Submit.
6. Lanjutkan dengan menu Berkas Pendataan dan Pemusnahan SD tahun 2019, di bagian atas ada link download Format Data Sekolah Dasar. silakan unduh berkas tersebut untuk kemudian di isi sesuai dengan fakta yang ada, lalu disimpan dalam bentuk Excel dan PDF. Khusus untuk PDF wajib yang telah ditanda tangani dan di cap oleh Kepala Dinas Pendidikan. Lalu di unggah ke server sesuai dengan kolom nya (Jika Excel diunggah di kolom khusus excel, jika PDF diunggah di kolom khusus PDF). Jangan lupa untuk mengklik tombol Kirim Excel atau Kirim PDF.
7. Untuk Ijazah SD Tahun 2020 mekanismenya sama persis seperti tahun 2019. Hanya saja untuk menu Status Ijazah SD tahun 2020 terdapat Tanda Terima Pengiriman Ijazah 2020. silakan unggah tanda terima pengiriman ijazah.
8. Password sesuai yang diberikan Direktorat SD ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Data usulan ijazah diusulkan dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Sekolah Dasar melalui email : sarpras.ditpsd@kemdikbud.go.id Untuk tahun 2021, pendataan ijazah berdasarkan Dapodik

1) Data siswa kelas 6/calon penerima ijazah SD Tahun 2019/2020 2)Data Kurikulum yang digunakan oleh sekolah 3)Data siswa kelas 6 untuk SPK/Inklusi/SILN 4)Data blangko Ijazah tahun sebelumnya yang digunakan 5)Data blangko Ijazah tahun sebelumnya yang dimusnahkan

penulisan ijazah SD tahun 2019/2020 mengikuti Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 5 tahun 2020. (jdih.kemdikbud.go.id)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penggantian blangko ijazah ke Direktorat SD

Sosialisasi Pendataan Ijazah SD ke 514 Dinas Pendidikan kabupaten/kota

Secara umum tahapan pengadaan/pencetakan ijazah sekolah dasar sebagai berikut:
• Pendataan / Validasi Siswa Sekolah Dasar
• Pelelangan blangko ijazah (pencetakan dan pengiriman)
• Pengumpulan BAST Ijazah

1. Memeriksa jumlah dan kondisi blangko ijazah yang dikirimkan sesuai dokumen pengiriman dan
2. Menandatangani BAST blangko ijazah.

Tanggal kelulusan SD, SDLB, Program Paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni 2020. Sedangkan Tanggal penerbitan Ijazah paling cepat adalah sama dengan tanggal kelulusan (Persesjen Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020, pasal 7 )

dimusnahkan oleh Dinas Pendidikan disaksikan oleh Kepolisian Daerah setempat dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Ijazah

dimusnahkan oleh pihak Sekolah disaksikan oleh Kepolisian Daerah setempat dengan menandatangani Berita Acara Pemusnahan Ijazah

melalui laman : ditpsd.kemdikbud.go.id/ijazah dan email : sarpras.ditpsd@kemdikbud.go.id

Sesuai dengan Permendikbud 29/2014 dan Permendikbud 14/2017 bahwa terhadap ijazah yang hilang dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Sekolah boleh membeli buku Kurikulum 2013 dari penerbit manapun, namun harga sudah dibatasi dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan menggunakan dana BOS.

Pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat (dalam masa khusus) karena dalam kondisi bencana, seperti pandemi Covid-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran.Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi.

Dasar hukum kebijakan ini adalah Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020.

Semua jenjang pendidikan dapat memilih opsi sebagai berikut:1. tetap menggunakan kurikulum nasional; 2. menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus); atau 3. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Bukan kurikulum baru. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) merujuk pada KI dan KD yang dijabarkan dalam kurikulum yang berlaku. Analisis dan pemetaan KD dilakukan untuk mengidentifikasi KD yang esensial dan prasyarat, sehingga meskipun jumlah KD disederhanakan, kompetensi yang ingin dicapai tetap terpenuhi. Penggunaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana.
Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) merujuk kepada 6 aspek perkembangan anak secara holistik dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Tidak, kurikulum nasional tetap menjadi satu opsi/pilihan yang bisa diterapkan di dalam kondisi khusus seperti saat terjadi bencana. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013.

Ketiga opsi pelaksanaan kurikulum tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik yang masih melaksanakan PJJ secara penuh di zona oranye dan merah, maupun yang sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) merupakan respon Kemendikbud terhadap kebutuhan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus. Hasil kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), yaitu jabaran KI-KD yang disederhanakan, dapat dirujuk dalam kondisi khusus baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) dilakukan dengan memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Merupakan kewenangan sekolah untuk memilih salah satu opsi dari tiga opsi yang ada dalam melaksanakan pembelajarannya, disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan.
Terlebih untuk pembelajaran dalam kondisi khusus yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh, penerapan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) dapat membantu sekolah merancang perangkat ajar untuk memfasilitasi PJJ. Oleh sebab itu, untuk mendukung pelaksanaan PJJ khususnya di jenjang SD dan PAUD, Kemendikbud telah menyiapkan juga modul belajar yang merujuk pada kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).

Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di jenjang PAUD dan SD, Kemendikbud menerbitkan modul belajar. Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah, serta membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Di jenjang PAUD, terdapat 12 buku saku/modul yang dapat digunakan oleh guru sebagai panduan dalam merancang RPP sederhana, menyusun kegiatan pembelajaran berbasis bermain yang kontekstual sesuai dengan minat anak dan kondisi rumah, melaksanakan penilaian pembelajaran dan perkembangan anak, serta informasi lain yang mendukung tugas guru, seperti berkomunikasi efektif dengan orang tua, dukungan psikologi awal pada anak, serta pemanfaatan TIK sebagai moda pembelajaran daring. Buku saku/modul tersebut juga dapat digunakan orang tua sebagai sumber inspirasi untuk mendampingi anak belajar dari rumah dan mengasuh anak secara positif. Di jenjang SD, modul belajar dikembangkan untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 dengan berfokus pada kompetensi literasi dan numerasi. Meskipun berorientasi pada literasi dan numerasi, bukan berarti modul belajar tersebut hanya mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika. Kompetensi dasar yang dirujuk untuk mengembangkan modul ini diidentifikasi dari kompetensi dasar berbagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar. Modul belajar dilengkapi dengan modul pendamping bagi guru dan modul pendamping bagi orang tua, yang berisikan petunjuk bagi guru dan orang tua untuk mendampingi siswa dalam PJJ.

Perbedaan yang paling menonjol adalah pada jumlah KD yang dijabarkan. Analisis KD dalam upaya penyederhanan kurikulum menghasilkan pengurangan jumlah KD. Persentase pengurangannya berkisar antara 3% - 75%. Meski jumlah KD berkurang, jabaran KD pada kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) memastikan kompetensi yang harus tercapai tetap bisa terpenuhi, karena KD yang dipilih adalah KD yang bersifat prasyarat dan penting. Jabaran KD-KD ini dihasilkan dengan mempertahankan KD yang ada sebelumnya dan atau dari hasil pengintegrasian beberapa KD dan atau hasil reformulasi KD dengan mempertimbangkan cakupan dan ruang lingkup untuk memudahkan pelaksanaan pembelajarannya di dalam kondisi khusus.

Jika status kondisi khusus dicabut sebelum tahun ajaran selesai, pelaksanaan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) tetap dilanjutkan sampai berakhirnya tahun ajaran.

Ujian sekolah dan penentuan kenaikan kelas merupakan kewenangan sekolah. Dalam hal sekolah memilih untuk melaksanakan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), maka ujian sekolah dilaksanakan merujuk pada KD kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), begitu juga dengan penentuan kelulusan atau kenaikan kelas.

Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, sekolah, dan daerah, serta memenuhi prinsip pembelajaran.

Tergantung kebijakan sekolah. Jika sekolah memutuskan memilih untuk melaksanakan pembelajaran merujuk pada KD kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), maka guru yang telah menyusun RPP perlu meninjau kembali kesesuaian KD pada RPP dengan KD pada kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Penyusunan RPP tidak perlu dilakukan dari awal, hanya perlu melakukan penyesuaian diperkuat dengan hasil asesmen diagnostik.

Guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

 Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga.
 Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas.

Bisa saja, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Tidak ada persyaratan jumlah halaman.

Tidak ada. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid.

 Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya.
 Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid.

Ada 3 komponen inti, yaitu:
 Tujuan pembelajaran;
 Langkah-langkah pembelajaran (kegiatan); dan,
 Penilaian pembelajaran (asesmen).
Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuanpembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid.
Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.
(Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses)

RPP dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema.

Tidak! Guru tidak harus membuat silabus.
Buku II KTSP (silabus) sudah disusun oleh Pemerintah.
(Lampiran Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP)

Untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). (Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses)

Ya! Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis.
(Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses)

… agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses)

Tidak! Satu RPP dapat digunakan untuk satu pertemuan atau lebih.

Tidak! Penyusunan RPP bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, melainkan bagian dari tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen inti RPP adalah:
1. Tujuan pembelajaran
2. Langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran
3. Penilaian pembelajaran (assessment)
(Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 tahun 2019)

1. Komponen yang tercantum pada lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, dan
2. Komponen lain yang dianggap perlu oleh guru.

Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus
dicapai oleh peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam behaviourism, komponen tujuan pembelajaran terdiri atas audience (A), behaviour (B), condition (C), dan degree (D). Namun demikian, dalam konteks materi dan kemampuan tertentu komponen degree (D) bisa saja tidak ada.

Audience adalah siswa (peserta didik), yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran.
Behaviour adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif.
Condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa.
Degree adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, dan/atau kualitas,
tetapi bukan nilai karakter.

1. Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Audience: siswa
Behaviour: menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan Condition: melalui kegiatan mengamati video daur air Degree: secara tertulis
2. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Audience: siswa
Behaviour: berjalan lurus ke satu arah
Condition: setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana
Degree: dengan tepat
3. Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Audience: Siswa
Behaviour: Memperkenalkan diri
Condition: Melalui lagu
Degree: Tidak ada
*Komponen ABCD tidak harus disusun berurutan berdasarkan
abjad

Dalam non-behaviourism, komponen tujuan pembelajaran terdiri atas audience, behaviour, dan content.

Audience adalah siswa (peserta didik), yakni siapa yang mengikuti proses pembelajaran.
Behaviour adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif.
Content adalah materi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan abstrak (keterampilan berpikir kognitif)
dan keterampilan konkrit (keterampilan kinestetik)

Contoh tujuan pembelajaran:
1. Siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air.
Audience: siswa Behaviour: menjelaskan Content: tahapan proses terjadinya hujan
2. Siswa dapat berjalan lurus ke satu arah pada permainan sederhana.
Audience: siswa
Behaviour: berjalan lurus ke satu arah
Content: permainan sederhana
3. Siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan.
Audience: Siswa
Behavior: Memperkenalkan diri
Content: Nama panggilan

Langkah-langkah pembelajaran adalah urutan aktititas pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup.

Pendahuluan, berisi aktifitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi belajar, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi.

Inti, berisi aktifitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai.
Aktifitas proses pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tematik integratif.

Penutup, berisi aktifitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktifitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.


Modul belajar literasi dan numerasi di jenjang SD ada 3, yaitu:
1. Modul belajar siswa
2. Modul pendamping bagi guru
3. Modul pendamping bagi orang tua

Modul ini dikembangkan untuk digunakan oleh siswa, orang tua dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran siswa dalam masa pandemi Covid atau kondisi khusus lainnya. Modul ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru untuk mengembangkan perangkat ajar lain dalam upaya memfasilitasi
siswa untuk belajar dalam kondisi khusus. Modul ini dikembangkan dengan merujuk pada Kompetensi dasar dalam Penyederhanaan kurikulum namun aktivitas pembelajaran dioptimalisasi untuk mencapai kompetensi lilterasi dan numerasi pada semua mata pelajaran.

Manfaat dari modul adalah:
1. Mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah
2. Membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar di rumah

Terciptanya kualitas pembelajaran yang efektif, menyenangkan, bermakna dan menyenangkan meski dalam situasi kondisi khusus, yang dibuktikan dengan adanya kerjasama yang positif antara guru, siswa dan orang tua.

Karena kompetensi literasi dan numerasi merupakan kompetensi yang fundamental, sehingga dalam masa darurat yang menuntut adaptasi pembelajaran, keterbatasan sumber daya dan kendala teknis berdampak pada kemungkinan pembelajaran tidak tersampaikan secara utuh, alternatif terbaik adalah pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi. Meski berorientasi pada literasi dan numerasi, KD yang dirujuk adalah KD dari berbagai mata pelajaran diperkuat dengan penguatan Pendidikan Karakter dan Kecakapan hidup.

Prinsip dasar literasi dan numerasi adalah:
1. Bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, social budaya dan lain-lain.
2. Selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013
3. Saling bergantung dan saling memperkaya unsur literasi

Literasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan memilih, menganalisis informasi dengan kritis serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kecakapan literasi membangun kecakapan hidup yang meningkatkan ketahanan peserta didik untuk melalui masa pandemi.

Pendekatan literasi berimbang adalah pendekatan yang meningkatkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak, membaca, dan memirsa) dan kemampuan berbahasa produktif (berbicara, berdiskusi, mempresentasikan, dan menulis) melalui kegiatan menggunakan teks bacaan, baik secara terbimbing maupun mandiri.

Kegiatan literasi di kelas awal adalah:
1. Pesan pagi
2. Membaca interaktif
3. Membaca mandiri
4. Menulis tematik
5. Balima (bacalima)
6. Membaca interaktif
7. Jurnal membaca
8. Refleksi pembelajaran

Kegiatan literasi di kelas tinggi adalah:
1. Pesan pagi
2. Menanggapi bacaan
3. Kata baruku
4. Ayo berlatih
5. Menulis tematik
6. Jurnal membaca
7. Refleksi pembelajaran

Di kelas awal waktu untuk kegiatan
pembelajaran literasi dan numerasi masing-
masing selama 3 jp ( @ 30 menit) = 90 menit
Di kelas tinggi untuk kegiatan pembelajaran
literasi dan numerasi masing-masing selama 3 jp
(@35 menit)= 105 menit

Pesan pagi adalah pesan pembuka guru untuk memulai pembelajaran dengan siswa. Orang tua dapat menyampaikan pesan guru ini sebagai penanda dimulainya kegiatan pembelajaran. Pesan pagi memuat pertanyaan inkuiri untuk mengantarkan tema pembelajaran. Siswa akan menjawab pesan guru dalam lembar kerja yang terdapat dalam modul siswa.

Dalam kegiatan ini, peserta didik membaca buku atau membaca lembar cerita atau menyimak video buku yang dibacakan secara interaktif pada kanal YouTube. Jika orang tua dapat mengakses YouTube, guru memberitahu orang tua cara mengakses video buku. Orang tua yang tidak memiliki akses ke internet dapat menggunakan lembar cerita dalam modul siswa. Kepada orang tua yang tidak dapat mengakses YouTube, guru juga membagi strategi membacakan buku secara interaktif dengan peserta didik. Untuk setiap buku yang dibacakan interaktif, terdapat dua kegiatan lanjutan.
Kegiatan hari ke-1
Peserta didik mendengarkan cerita yang dibacakan oleh orangtua/orang dewasa atau yang dibacakan di video membaca interaktif dan menjawab pertanyaan secara lisan. Setelah membaca, peserta didik akan menuliskan kosakata baru yang dipahaminya dan menulis judul buku di jurnal membaca mereka.
Kegiatan hari ke-2
Setelah membaca buku dan/atau melihat tayangan video, peserta didik mengerjakan kegiatan tindak lanjut di lembar tugas yang telah didistribusikan. Kegiatan tindak lanjut untuk kelas 1 adalah menceritakan apa yang terjadi di awal cerita, selanjutnya dan akhir cerita.
Selain itu, dalam membaca interaktif guru perlu memastikan jika orang tua sudah memahami bagaimana cara membantu anak mereka saat membaca terbimbing sesuai dengan instruksi yang ada di modul orang tua. Pada membaca terbimbing, satu buku digunakan untuk 2-3 hari.

Pada kegiatan membaca mandiri, peserta didik bebas membaca buku pilihan mereka dengan bimbingan orang tua. Jika peserta didik dapat mengakses internet buku yang dibaca dapat berupa buku digital yang telah tersedia pada laman:
https://literacycloud.org/ https://reader.letsreadasia.org/ http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/
Setelah membaca buku bersama orang tua, peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 
a. Siapa tokoh dalam cerita, di mana dan kapan cerita terjadi.
b. Awal cerita, kejadian selanjutnya, dan akhir cerita.

Baca lima (Balima) adalah kegiatan membaca huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Pada kegiatan ini, peserta didik berlatih membaca dan menghafal bentuk huruf-huruf tersebut. Setiap minggu peserta didik membaca 5 huruf yang digunakan dalam Bahasa Indonesia. Tahap awal, orang tua membaca huruf tersebut dan meminta peserta didik untuk mengulanginya. Selanjutnya, orang tua harus menunjuk huruf-huruf yang akan dibaca peserta didik secara acak untuk melihat apakah peserta didik masih mengingat huruf tersebut.

Dalam kegiatan ini, membaca buku bacaan yang tersedia pada Modul Siswa dan menjawab pertanyaan yang tersedia pada modul tersebut. Orang tua perlu mendampingi dan membantu siswa untuk memastikan mereka memahami teks dan gambar pada bacaan tersebut.

Siswa diberikan beberapa kata baru yang terdapat pada bacaan beserta maknanya. Pengertian kata baru ini akan membantu siswa mengerjakan kegiatan pada kegiatan Ayo Berlatih!

Pada kegiatan ini, siswa mengerjakan beberapa soal untuk melatih pemahaman mereka terhadap kosakata baru. Siswa juga mengerjakan soal untuk memperdalam pengetahuan mereka terhadap struktur kalimat dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Dalam kegiatan ini, membaca buku bacaan yang tersedia pada modul siswa dan menjawab pertanyaan yang tersedia pada modul tersebut. Orang tua perlu mendampingi dan membantu siswa untuk memastikan mereka memahami teks dan gambar pada bacaan tersebut.

Siswa perlu membaca setiap hari. Mereka membaca buku yang terdapat pada modul siswa dan menuliskan judul, nama penulis, ilustrator, serta pendapatnya terhadap buku tersebut.

Kegiatan pembelajaran harian diakhiri dengan mengisi lembar refleksi. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk melihat kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Refleksi ini juga memberikan masukan bagi guru untuk mengetahui dukungan apa yang harus diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran.

Numerasi adalah kecakapan fundamental yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel.

Pendekatan numerasi berimbang adalah Pendekatan yang meningkatkan kemampuan
intuitif bilangan (number sense) dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual). Konsep matematika disampaikan secara visual dengan menggunakan berbagai representasi. Siswa aktif di dalam bereksporasi menggunakan benda dan alat yang ada di sekitar mereka.

Numerasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseoarng memiliki kemampuan numerasi. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam siatuasi riil sehari-hari, saat permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak penyelesaian, atau tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan factor matematika.

1. intuisi bilangan
2. konsep matematika
3. eksplorasi matematika
4. latihan
5. refleksi pembelajaran

1. intuisi bilangan
2. konsep matematika
3. eksplorasi matematika
4. latihan
5. refleksi pembelajaran
6. projek numerasi

Kegiatan Intuisi bilangan (number sense) adalah suatu kemampuan berpikir secara luwes dengan bilangan yang mencakup menilai besaran, komputasi mental, estimasi, dan menilai kewajaran hasil perhitungan. Pada kegiatan intuisi bilangan peserta didik melakukan kegiatan yang melatih kemampuan untuk "melihat" bilangan (mental image of numbers), berhitung, hubungan antar besaran, dan sebagainya. Misal: Peserta didik dapat secara cepat mengenali berapa banyaknya benda tanpa menghitung.

Dalam kegiatan ini, peserta didik diberi salinan buku berisi naskah penjelasan konsep untuk dibacakan secara interaktif, jika peserta didik memiliki akses internet peserta didik dapat menyimak video pada kanal youtube. Guru telah memberitahu orang tua cara mengakses video di youtube. Salinan buku dan video pada kanal youtube memperkenalkan konsep matematika dan ditindaklanjuti dengan kegiatan. Misalnya, setelah membaca salinan buku dan atau menonton video mengenai bilangan yang muncul di mana-mana, peserta didik diminta mencari bilangan di rumah dan sekitarnya.

Pada kegiatan eksplorasi matematika, orangtua dan peserta didik melakukan kegiatan bersama yang mengandung unsur matematika. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan bereksplorasi matematika untuk membangun konsep matematika dan menyelesaikan masalah dan meningkatkan kemampuan aras tinggi (HOTS).

Aktivitas latihan adalah untuk memperlancar (mastery) konsep yang sudah dieksplorasi. Di sini peserta didik bisa melakukanya mandiri dengan lembar kerja yang disediakan. Di kelas 1 latihan masih sederhana dan bergambar. Banyak aktivitas menggambar atau mewarnai atau melingkari. Di kelas 2 dan 3 juga masih menggunakan gambar namun sudah ada latihan berupa angka/ bilangan.

Project dilakukan di akhir yaitu di hari ke-6. Project yang akan dilakukan terintegrasi dengan literasi dan lintas mata pelajaran yang memungkinkan. Misalnya, peserta didik membuat poster mengenai diri dan keluarganya dengan menggunakan bilangan. Kompleksitas bilangan yang digunakan sesuai dengan tingkat kelasnya: kelas 1 menggunakan bilangan sederhana sampai sepuluh, kelas 2 menggunakan bilangan yang lebih besar atau dalam bentuk jumlah atau selisih, dan kelas 3 menggunakan perkalian dan pembagian. Melalui aktivitas ini, peserta didik juga mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain, misalnya kebudayaan dengan mengaitkan dengan tradisi dan kebiasaan keluarganya, sains dengan mengaitkan dengan indera yang dimilikinya, dan sebagainya.

Hal yang harus diperhatikan orang tua saat mendampingi anak adalah:
1. Pahami modul yang diberikan guru.
2. Konsultasikan apabila ada yang perlu ditanyakan
3. Sesuaikan waktu belajar dengan kegiatan rutinitas keluarga
4. Berikan apresiasi terhadap pekerjaan anak

Hal yang harus dihindari oleh orang tua dalam mendampingi anak belajar adalah:
1. Anak Anda tidak harus menyelesaikan kegiatan dalam modul siswa apabila ia merasa lelah, bosan, atau tidak dapat memahaminya. Namun, anak Anda juga perlu diajarkan tanggungjawab dan perlu dimotivasi untuk menyelesaikan modul siswa dengan segenap kemampuannya terlebih dahulu. Misalnya, apabila ia lelah atau bosan, ia dapat menyelingi kegiatan belajar dengan kegiatan lain. Apabila anak Anda mengalami masalah dalam mengerjakan modul siswa, Anda dapat menghubungi guru.

2. Sekalipun anak Anda mungkin dapat mengerjakan modul siswa secara mandiri, tetap dampingi dan awasi ia. Pada saat membubuhkan tandatangan pada modul siswa, tanyakan bagian mana yang sulit, dan periksa pekerjaannya. Pada akhir ecan, anak Anda juga diminta untuk melibatkan anggota keluarga dalam proyek yang dibuatnya. Seandainya Anda tidak dapat mendampinginya belajar, pastikan ada orang dewasa lain di rumah yang dapat membantunya.

Sebelum Membaca
1. Menurutmu, buku ini akan bercerita tentang apa? 

2. Kalau membaca judulnya, buku ini kira-kira tentang apa? 

3. Apa yang kamu tahu tentang ... (topik buku)? 

4. Menurutmu, apakah cerita ini nyata atau khayalan? 

5. Siapa penulis buku ini? Apakah kamu pernah mendengarnya? Apakah kamu pernah membaca bukunya yang lain? 


Selama Membaca
1. Menurutmu, apa yang terjadi berikutnya?
2. Mengapa menurutmu begitu? 

3. Kapan dan di mana cerita ini terjadi? 

4. Bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya? 

5. Menurutmu, apa arti kata ini? Bagaimana kamu tahu 


Sesudah Membaca
1. Ceritakan awal, tengah, dan akhir cerita ini dengan bahasamu sendiri. 

2. Seandainya kamu bertemu dengan penulis, apa yang ingin kamu tanyakan kepadanya?
3. Apa kejadian paling penting dalam cerita ini? 

4. Bagaimana tokoh berubah sepanjang cerita? 

5. Kalau kamu menjadi tokoh cerita, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah itu? 


1. Mengunduh melalui laman resmi dan mencetak dalam bentuk print modul secara mandiri
2. Mengunduh sebagai e-modul secara mandiri
3. Menggunakan modul yang telah dicetak oleh sekolah

Bagi sekolah-sekolah di daerah 3T akan dikirim berupa hardcopy, sedangkan sekolah di luar daerah 3T dapat mencetak melalui dana BOS.

Pihak sekolah dapat melakukan pertemuan dengan orang tua. Dalam pertemuan dapat disampaikan rencana kegiatan, kesulitan yang dihadapi, dan pertanyaan lain yang terkait kegiatan pembelajaran.
Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Modul bisa dipinjamkan dan atau menjadi hak milik siswa. Siswa mengerjakan aktivitas pembelajaran dan menuliskan jawban dari pertanyaan di dalam modul pada buku atau lembar kerja khusus. Contoh penulisan jawaban dijelaskan di dalam modul.

Modul dapat digunakan kapan saja tidak hanya selama dalam kondisi khusus, karena KD yang dijadikan rujukan adalah KD pada kurikulum yang berlaku.

Modul ini memang di desain bukan untuk digunakan secara on line, keberadaan video dan link youtube hanya suplemen. Lembar cerita disediakan dalam modul untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran pada siswa yang memiliki keterbatasan sumber bacaan, bahan belajar lainnya termasuk internet.

Buku atau lembar kerja siswa diserahkan kepada guru, guru memeriksa hasil kerja siswa untuk memberikan umpan balik. Tindak lanjut yang dilalukan, apabila siswa teridentifkasi belum mencapai tujuan pembelajaran, konsultasikan dengan orang tua kesulitan yang dihadapi, guru dan orang tua perlu mencari strategi lain untuk mendukung siswa belajar. Jika penyebab siswa belum mencapai tujuan pembelajaran karena siswa belum menguasai kompetensi sebelumnya, maka guru menyarankan kepada orang tua untuk mendampingi anak belajar dengan modul pada kompetensi sebelumnya.

1. Modul ini memudahkan guru dan murid karena KD telah disederhanakan sehingga akan memudahkan pencapaian dan pemahaman materi, baik dari sisi siswa maupun orang tua yang mendampingi belajar di rumah
2. Terdapat 3 modul yaitu modul guru, siswa, dan orang tua. Hal ini akan memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua karena didalam modul tersebut sudah terdapat langkah-langkah pembelajaran secara rinci.
3. Modul berisi aktivitas pembelajaran yang kontekstual, kongrit dan relevan dengan kondisi siswa saat ini.
4. Modul memfasilitasi pembelajaran harian.
5. Di dalam modul orang tua disediakan lembar organizer, penjelasan rangkuman pembelajaran mingguan, untuk membantu orang tua menyiapkan pembelajaran anak.
6. Di dalam modul guru dilengjapi dengan kunci jawaban sebagi panduan guru untuk memberikan feedback dan mendampingi pembelajaran siswa.

Sasarannya semua siswa SD, guru dan orang tua siswa.

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Aspek yang harus dinilai meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku (tindakan) peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial.

Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku menonjol (sangat baik atau perlu bimbingan) yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Apabila tidak ada catatan perlu bimbingan di dalam jurnal, peserta didik tersebut dikategorikan berperilaku sangat baik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman.

Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai penguasaan pengetahuan peserta didik.

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan/atau penugasan.

Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja (praktik/produk), proyek, dan/atau portofolio.

Lingkup penilaian hasil belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan

Lingkup penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Kompetensi sikap spiritual (KI-1) yang diamati: 1). sikap menerima, 2) menjalankan, dan 3) menghargai ajaran agama yang dianutnya.

Kompetensi sikap sosial (KI-2) yang diamati: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.

Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, penugasan, dan bentuk lain yang sesuai.

Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya dilakukan secara tertulis.

Tes tertulis bisa berbentuk pilihan ganda, isian, dua pilihan jawaban, menjodohkan, dan uraian.

Teknik penilaian keterampilan dapat berbentuk penilaian kinerja, proyek, dan portofolio

Penilaian kinerja (performance assessment) adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi.

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu.

Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu

Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

Bentuk ujian dapat berbentuk portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang sesuai.

Ujian sekolah dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang.

Boleh memilih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pilihan kepada sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah dengan bentuk portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan No 43 tahun 2019.

Penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, telaah dan perbaikan, dan perakitan soal.

Aspek yang diperhatikan adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian.

Kondisi/konteks/stimulus, subjek, dan perilaku.

Objektif dan non objektif

Rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian/konsep tertentu.

Rumusan soal yang menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian/konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik

Satuan pendidikan memiliki kewenangan merencanakan, melaksanakan, mengolah, dan melaporkan ujian di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

1) Secara individu, guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk mengembangkan kemampuannya dengan banyak membaca, mengikuti seminar (daring dan luring), mengikuti pelatihan; 2) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri dengan melibatkan unsur dari dinas, perguruan tinggi, atau unsur lain terkait; 3) Satuan pendidikan dapat mengikutsertakan gurunya untuk pelatihan di gugus atau di Dinas Pendidikan"

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan 3) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan

Asesmen Diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik

Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran.

Asesmen diagnostik dilakukan melalui serangkaian tes yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut, yang dapat berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik.

Prinsip asesmen dalam pembelajaran kondisi khusus adalah: 1) Valid yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang sahih mengenai pencapaian Peserta Didik; 2) Reliabel yaitu Asesmen menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya tentang pencapaian Peserta Didik; 3) Adil yaitu Asesmen yang dilaksanakan tidak merugikan Peserta Didik tertentu; 4) Fleksibel yaitu Asesmen yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan; 5) Otentik yaitu Asesmen yang terfokus pada capaian belajar Peserta Didik dalam konteks penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari; dan 6) Terintegrasi yaitu Asesmen dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembelajaran sehingga menghasilkan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik

Asesmen diagnostik tidak hanya dilakukan untuk aspek kognitif namun juga aspek non kognitif.
Contoh melakukan asesmen non kognitif adalah dengan meminta anak memilih gambar symbol emosi yang sesuai dengan perasaannya dan meminta siswa membuat gambar atau cerita pendek tentang pengalamannya belajar di rumah.
Asesmen ini penting untuk memastikan level kesejahteraan psikologis dan sosial emosional setiap siswa.

Ada. Aplikasi e-Rapor akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kurikulum dalam Kondisi Darurat.

Penilaian hasil belajar berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar, termasuk pada proses pembelajaran jarak jauh

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain

AKM diberikan kepada sampel siswa pada setiap sekolah, sedangkan Ujian Sekolah diberikan pada setiap siswa di semua sekolah.

Asesmen Nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun Asesmen Nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, Asesmen Nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil Asesmen Nasional akan dirancang untuk menjadi “cermin” atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan Dinas Pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program.

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika (numerasi). Asesmen ini disebut sebagai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Bentuk soal Asesmen Nasional terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm.

Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi Asesmen Nasional. Asesmen Nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui Asesmen Nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen Nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam Asesmen Nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili popu¬lasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari Asesmen Nasional. Peserta Asesmen Nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas: kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD/MI, kelas V maksimal 30 murid.

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar

Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-C8 yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid.

Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya di satuan pendidikan: antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu).

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut.

Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Tidak, Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen Nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen Nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil Asesmen Nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.

Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Pemerintah. Untuk program kesetaraan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, Asesmen Nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan.

Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi Asesmen Nasional. Asesmen Nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui Asesmen Nasional melakukan evaluasi sistem.

Asesmen Nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam Asesmen Nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari Asesmen Nasional.

Hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas V, VIII dan XI dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta Asesmen Nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, Asesmen Nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas V,VIII, dan XI telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun Asesmen Nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, Asesmen Nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil Asesmen Nasional akan dirancang untuk menjadi “cermin” atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan Dinas Pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program.

Asesmen Nasional mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca dan Literasi Matematika (atau Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM Literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran Bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis-sistematis yang diukur melalui AKM Numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, Asesmen Nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis-sistematis.

Asesmen Nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar-mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh baik kognitif maupun non kognitif.

Asesmen Nasional mengukur kompetensi mendasar (general capabilities) yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran.

Warga belajar diwajibkan menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non-formal. Asesmen Nasional merupakan ujian kesetaraan yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Oleh karena itu, peserta Asesmen Nasional dalam pendidikan jalur non-formal tidak dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Peserta Asesmen Nasional pendidikan jalur non formal adalah warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan tersebut sekaligus digunakan sebagai Rapor PKBM.

Perbedaan instrumen AKM dengan UN Sebagai berikut:

Jenjang Penilaian untuk UN (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) dan untuk AKM & SK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK)

Level Murid untuk UN (Tingkat Akhir ) dan untuk AKM & SK (V, VIII, dan XI )

Subjek Murid untuk UN (Sensus seluruh murid) dan untuk AKM & SK (Sensus sekolah, dengan sampel murid)

Tingkat Jenis Tes untuk UN (Highstake) dan untuk AKM & SK (Lowstake)

Model Soal untuk UN (Pilihan Ganda dan Isian Singkat (Matematika SMA/SMK) dan untuk AKM & SK (PG, PGK, Menjodohkan, Isian Singkat,dan Uraian)

Periode tes per murid untuk UN (4 Hari) dan untuk AKM & SK (2 har)

Moda Pelaksanaan untuk UN (Semi online) dan untuk AKM & SK (Full Online supervised (utama), Semi online dan offline (sekolah tertentu)

Metode Penilaian untuk UN ( Computer BasedTest (CBT) dan untuk AKM & SK (Computerized MultiStage Adaptive Testing (MSAT)

Spesifikasi minimal Infra Sekolah untuk UN (Server Sekolah,Komputer Client dan BW (jelas) dan untuk AKM & SK (Server sekolah tidak perlu, Komputer Client Memory 2 GB, Resolusi 1024 x720, Windows 7 ke atas, ChromeOS,Bandwith 12 Mbps untuk 15 client )

Asesmen Nasional terdiri dari tiga instrumen, yaitu:

a. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
b. Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid;.
c. Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid.

AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
Sementara Survei Karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tidak. Meskipun Survei Lingkungan Belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya.

Tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

Bentuk soal Asesmen Nasional terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian.

a. Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal.
b. Pilihan Ganda Kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal.
c. Menjodohkan, murid menjawab dengan dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya.
d. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya.
e. Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya.

Murid kelas V akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas VIII dan XI akan mengerjakan 36 soal.

AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri.

Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM .

Ya. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm.

Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm.

a. Menggunakan komputer Client Memory 2 GB, Resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas, BW 20 MBps untuk 50 peserta
b. Tersedia jaringan internet (offline/online)
c. Operator teknis

Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orangtua, instansi lain, atau pihak lainnya.

Peserta Asesmen Nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri atas: kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD/MI, kelas V maksimal 30 murid, jenjang SMP/MTS, SMA/MA, SMK kelas VIII dan XI maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan.

Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden Asesmen Nasional. Guru maupun kepala sekolah TIDAK mengerjakan AKM.

Ya, Asesmen Nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia.

Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat memengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Tidak ada batas minimal. Target responden Asesmen Nasional adalah semua guru baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas/ honorer. Tujuan Survei Lingkungan Belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya. Sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang lebih baik.

Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas VIII jenjang SMP/MTs, serta kelas IX jenjang SMA/MA, dan SMK akhir Maret 2021, pelaksanaan AKM untuk murid kelas V jenjang SD/MI adalah di bulan Agustus 2021.

Asesmen Nasional terdiri atas: (1) AKM, (2) Survei Karakter, dan (3) Survei Lingkungan Belajar. Pelaksanaan Asesmen Nasional untuk murid akan dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama untuk Asesmen Literasi Membaca dan Survei Karakter, sedangkan hari kedua untuk Asesmen Numerasi dan Survei Lingkungan Belajar.
Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda untuk murid kelas V dengan murid kelas VIII serta XI. Alokasi waktu asesmen dapat dilihat pada tabel berikut:
SD/MI :
Hari Pertama 75 Menit dan Surver Karakter 20 Menit .
Hari Kedua Tes Numerasi 75 Menit dan Survei Lingkungan Belajar 20 Menit.
SMP/MTs SMA/SMK/MA :
Hari Pertama Tes Literasi 90 menit dan Survei Karakter30 menit
Hari Kedua Tes Numerasi 90 menit dan Survei Lingkungan Belajar 30 menit
Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu dua minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan.

Uji coba akan dilaksanakan satu bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme pelaksanaan Asesmen Nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat.

Selain uji coba, Kemdikbud menyelenggarakan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberi kesempatan kepada murid untuk familiar dengan aplikasi serta ragam soal AKM.

Terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan Asesmen Nasional, seperti bentuk soal, maupun sistem adaptif. Namun secara umum tenaga teknis yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan Asesmen Nasional.

Aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional.

Kemdikbud memberikan alokasi waktu dua minggu untuk guru mengisi Survei Lingkungan Belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Partisipasi setiap guru di dalam Survei Lingkungan Belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan.

Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat dan 165 menit untuk jenjang SMP/SMA sederajat. Oleh karena itu, dalam satu hari dapat diselenggarakan 3 sesi tes.

Ya. Pengisian Survei Lingkungan Belajar secara daring dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet.

Tidak. Meskipun sebagian besar tahapan sama, tetapi proses pendataan di Asesmen Nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru.

Ketika pelaksanaan Asesmen Nasional, sekolah dapat menginduk ke sekolah lain yang kondisi infrastrukturnya lebih memadai. Namun pelaporan hasil akan tetap dipisahkan untuk masing-masing satuan pendidikan.

Ya. Sistem aplikasi Asesmen Nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soalsoal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan keberfungsian infrastruktur sekolah, setup aplikasi serta dukungan teknis selama pelaksanaan Asesmen Nasional.

AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid.

Untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM, Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sebagai upaya menyiapkan murid menghadapi AKM. Selain itu, Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman: https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm.

a. Sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai.

b. Sekolah dapat meminjam komputer/laptop dari orang tua atau dari instansi lain.

Ya. Aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam atau putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal.

Tidak. Ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil.

Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan.

Tidak. Asesmen Nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan.

Tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir.

Tidak, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid.

Sekolah diharapkan menjadikan hasil Asesmen Nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan.

Ya. Hasil Asesmen Nasional baik AKM maupun Survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru.

Tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM. AKM memotret kompetensi kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Oleh karena itu, fokus penguatan guru adalah saat menindaklajuti hasil AKM: baik memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran serta penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran serta merancang asesmen yang berkualitas.

Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif.

a. Menggunakan komputer Client Memory 2 GB, Resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas, BW 20 MBps untuk 50 peserta

b. Tersedia jaringan internet (offline/online)

c. Operator teknis

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM: literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten.

Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Bantuan kuota data internet seluler tersebut terdiri atas:

* Kuota Umum: Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi

* Kuota Belajar: Kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

* Peserta Didik Jenjang PAUD: 20 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 15 GB Kuota Belajar

* Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: 35 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 30 GB Kuota Belajar

* Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 42 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 37 GB Kuota Belajar

* Dosen dan Mahasiswa: 50 GB / bulan - 5 GB Kuota Umum - 45 GB Kuota Belajar

Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:

1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;

2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;

3. mahasiswa; dan

4. dosen

Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

* Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

- Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan

- Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.

 

* Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan

- Memiliki nomor ponsel aktif.

 

* Mahasiswa

- Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;

- Memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan; dan

- Memiliki nomor ponsel aktif.

 

* Dosen

- Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;

- Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP);

dan - Memiliki nomor ponsel aktif.

Daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar dapat dilihat melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/ dan akan diperbarui secara berkala.

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama

1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan

2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.

 

b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua

1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan

2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

 

c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.

1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan

2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

* bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan

* bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik

Ya, setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.

Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua. Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

Sesuai tahapan proses adalah verifikasi dan validasi (verval), dilengkapi dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Sekolah, Rektor atau yang mewakili, dan unggah SPTJM tersebut melalui https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id

Nomor yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam daftar nomor dalam SPTJM yang ditandatangani Kepala Sekolah, selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para provider penyedia jasa kuota data internet untuk diisikan paket kuota data ke dalam nomor tersebut.

Entri data dan verval akan tetap dilanjutkan. Jika dari hasil entri data dan verval ada yang belum terdata, maka akan diikutkan pada periode selanjutnya (28 September 2020), dengan sasaran untuk semua siswa, guru, dosen, dan mahasiswa.

Jika hasil dari pemadanan data dengan provider didapatkan ada nomor-nomor yang tidak aktif, hal ini mungkin terjadi karena banyak pengguna yang sering berganti nomer hanya untuk mencari alternatif paket-paket kuota data yang terjangkau oleh daya beli mereka. Sehingga dimungkinkan nomor yang masuk sudah habis masa tenggang atau tidak aktif. Untuk itu disarankan agar pengguna menggunakan nomor yang sudah dipastikan aktif pada saat di daftarkan nomor ponselnya.

Program ini telah menerapkan sistem perlindungan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya prabayar, program ini juga dapat diberikan untuk nomor pascabayar yang didaftarkan ke pihak sekolah.

Selama nomor ponsel orangtua didaftarkan untuk ketiga anaknya, maka bantuan bagi tiga anak ini akan disalurkan kepada nomor ponsel tersebut.

Itu berarti nomor ponsel tersebut telah terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai nomor kontak peserta didik pada sekolah tersebut.

1. Melapor ke sekolah atau kampus untuk mendapatkan program kuota belajar; dan

2. Menyampaikan nomor ponsel yang akan didaftarkan untuk program kuota belajar

Setelah proses verifikasi dan validasi nomor ponsel dan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi.

Silakan menghubungi operator sekolah atau operator kampus untuk memastikan bahwa nomor ponsel yang didaftarkan atas nama peserta didik tersebut terdaftar dan aktif.

Telkomsel, Indosat, Tri, Axis, XL Axiata (XL dan Axis) dan Smartfren.

Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan bantuan kuota data internet dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud http://ult.kemdikbud.go.id atau posel: pengaduan@kemdikbud.go.id.

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS), meliputi dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud.

Pemberian bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dasar hukum yang mengatur pemberian BSU Kemendikbud yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020

Syarat untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Berstatus sebagai PTK non-PNS;
  3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020;
  4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020;
  5. Tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020; dan
  6. Memiliki penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau menerima Kartu Prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud

Penerima BSU Kemendikbud meliputi:

Pendidik non-PNS

  1. guru;
  2. dosen;
  3. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;
  4. pendidik pendidikan anak usia dini;
  5. pendidik kesetaraan;

Tenaga Kependidikan non-PNS

  1. tenaga perpustakaan;
  2. tenaga laboratorium; dan
  3. tenaga administrasi.

Tidak. Program BSU Kemendikbud hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud.

Tidak, BSU Kemendikbud hanya diperuntukkan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan

Bisa, jika memenuhi persyaratan berikut:

  1. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020;
  2. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020;
  3. Bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020; dan
  4. Penghasilan dibawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandangani oleh penerima bantuan

Tidak, karena yang mendapatkan BSU Kemendikbud adalah PTK non-PNS.

Semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PDDikti per 30 Juni 2020;
  2. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020; 
  3. Bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020; dan
  4. Penghasilan di bawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandangani oleh penerima bantuan.

SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak merupakan surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan persyaratan lain yang harus ditandatangani (bermaterai) oleh PTK penerima bantuan.

Bantuan Subsidi Upah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak penghasilan.

Yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penerima BSU adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Surat Keputusan Penetapan Penerima BSU Kemendikbud diterbitkan pada minggu kedua bulan November 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud.

Tidak, BSU Kemendikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK Penerima.

Bantuan Subsidi Upah dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

  1. Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan.
  2. PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan informasi yang didapatkan.
    • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
    • Surat Keputusan Penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti
    • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangan.
  3. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga tanggal 30 Juni 2021

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima BSU Kemendikbud dapat memeriksa status pencairan di Info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di Info GTK dan PDDikti. Kemudian, PTK penerima BSU Kemendikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dapat mengetahui informasi melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti.

Penerima bantuan harus mengaktifkan rekening bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk yaitu:

  • Bank Negara Indonesia (BNI);
  • Bank Rakyat Indonesia (BRI);
  • Bank Mandiri; dan
  • Bank Tabungan Negara (BTN).

Bank penyalur menutup rekening bantuan yang tidak aktif, dan akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara.

  • Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan (PPh) didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak langsung dipotong dari dana Bantuan Subsidi Upah.
  • Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud dipotong pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima bantuan yang memilik Nomor Pokok Wajiba Pajak (NPWP) dan sebesar 6% bagi yang belum memiliki NPWP.
  • Saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan.
  • Bagi penerima BSU Kemendikbud yang telah memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 5%, sementara yang belum memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 6%.

Ya, dapat dibatalkan, apabila diketahui bahwa:

  • penghasilan PTK dalam satu bulan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih,
  • tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

Penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementerian menyediakan Unit Layanan Terpadu di gedung C lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses:

  • Pusat Panggilan: 177
  • Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
  • Portal: kemdikbud.lapor.go.id
  • Portal: ult.kemdikbud.go.id
Atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan/ pelanggan di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai rekening penerima BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, yaitu dengan memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda)/kantor wilayah (Kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag), meliputi:

  • Pemberian kewenangan penuh pada Pemda/ Kanwil kantor Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka
  • Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan

Zonasi atau peta risiko daerah dari satuan tugas penanganan Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka merupakan kewenangan pemda.

Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menetapkan pemberian izin pembelajaran tatap muka dalam satu wilayah kabupaten/kota secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara serentak, artinya pemda memberikan izin pembelajaran tatap muka langsung untuk semua kecamatan/desa/kelurahan yang berada di dalam kabupaten/kota tersebut.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara bertahap, maksudnya adalah izin pembelajaran tatap muka diberikan tidak secara langsung untuk semua, tetapi kepada sebagian kecamatan/desa/kelurahan terlebih dahulu yang dinilai butuh dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Jumlah tahapan pemberian izin sepenuhnya tergantung pada penilaian pemda berdasarkan pertimbangan akan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing kecamatan/desa/kelurahan.

Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan:

  • Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya;
  • Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan lainnya;
  • Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah.

Kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, namun dimulai dari penentuan pemberian izin oleh Pemda/Kanwil kantor Kemenag.

Peserta didik dapat memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (sekolah) secara bertahap, dengan ketentuan:

  • Pemda atau Kanwil/Kantor Kemenag memberi izin; • Satuan pendidikan penuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali; dan,
  • Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka.

Pembelajaran tatap muka ini dilakukan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

  1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan disinfektan;
  2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
  3. Kesiapan menerapkan area wajib masker;
  4. Memiliki pengukur suhu tubuh tembak (thermogun);
  5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
    • memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) tidak terkontrol;
    • tidak memiliki akses transportasi yang aman;
    • memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.
  6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua wali

Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 (bulan Januari 2021).

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yaitu:

  • Kondisi kelas harus memenuhi jaga jarak minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas:
    • jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD): 5 peserta didik
    • jenjang pendidikan dasar dan menengah(Dikdasmen): 18 peserta didik
    • Sekolah Luar Biasa (SLB): 5 peserta didik
  • Jadwal pembelajaran dilakukan dengan sistem bergiliran rombongan belajar (shifting). Jadwal dapat ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan
  • Menerapkan perilaku wajib:
    • menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
    • cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
    • menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
    • menerapkan etika batuk/bersin
  • Kondisi medis warga satuan pendidikan harus dalam keadaan sehat dan jika mengidap comorbid, harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah;
  • Kantin tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);
  • Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);
  • Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan selama masa transisi (2 bulan pertama);
  • Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.

Penentuannya akan mengacu pada pemberian izin dari pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, kesiapan satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah/perwakilan orang tua/wali.

Orang tua/wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR), walaupun pembelajaran tatap muka telah dimulai kembali di satuan pendidikan.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemda dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan, antara lain:

  • Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya;
  • Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
  • Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa;
  • Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar dari Rumah (BDR);
  • Kondisi psikososial peserta didik;
  • Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
  • Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
  • Tempat tinggal warga satuan pendidikan ;
  • Mobilitas warga antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa;
  • Kondisi geografis daerah.

Terkait lomba yang dulu dilaksanakan oleh Direktorat SD yaitu KSN (Kompetisi Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) dan FL2N (Festival dan Lomba Literasi Nasional) saat ini ditangani oleh PUSPRESNAS (Pusat Prestasi Nasional) atau bisa dilihat pada laman pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

Yang dilaksanakan oleh Direktorat SD adalah sayembara terkait penanaman nilai-nilai Pancasila untuk bisa mewujudkan karakteristik profil pelajar Pancasila seperti sayembara Bakti Tunas Pancasila dan Gema Pertiwi serta beberapa sayembara lainnya dalam tema-tema tertentu yang dilakukan secara daring atau online dan bisa diikuti oleh siapapun tanpa harus berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi.

Penyaluran dana PIP saat ini ditangani oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP) atau bisa dilihat pada laman : puslapdik.kemdikbud.go.id

Layanan bagi peserta didik khusunya jenjang SD yang akan pindah dari atau ke luar negeri bisa dilihat pada laman : http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id

atau melalui nomor (021) 5725612

atau melalui email : layanan.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id

 

Penyetaraan ijazah bagi peserta didik jenjang SD bisa dilihat pada laman : http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id

atau melalui nomor (021) 5725612

atau melalui email : layanan.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id

Silahkan tuliskan pada kolom pertanyaan atau komentar pada layanan call center/customer service atau helpdesk website media center Direktorat Sekolah Dasar pada laman berikut ini : http://ditpsd.kemdikbud.go.id

Direktorat SD saat ini sedang menyusun berbagai NSPK yang mana sasarannya adalah peserta didik seperti pedoman wawasan kebhinekaan global bagi peserta didik, ekstrakurikuler, dan pencegahan kekerasan dsb (Bisa di cek pada menu website). Bagi peserta didik yang memiliki karya atau prestasi serta bakat dan minat bisa langsung mengunggah karya dan prestasinya melalui laman media center Direktorat SD : http://ditpsd.kemdikbud.go.id

Bagi karya terpilih akan ditayangkan atau diterbitkan pada laman media sosial Dit.SD serta pada laman website, selain itu juga berhak mendapatkan sertifikat atau piagam karena telah berbagi karya inspiratif serta diberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi dalam sharing session online yang dilaksanakan oleh Direktorat SD melalui berbagai Webinar.

Sumber belajar menarik bagi peserta didik dan bisa diakses secara gratis serta bisa diunduh dan dipelajari secara offline bisa mengakses konten pembelajaran baik berupa buku, video dst pada portal “ Rumah Belajar” : belajar.kemdikbud.go.id

Ada layanan Virtual Tour Museum yang mana ada 20 museum yang bisa dikunjungi secara virtual dan sebagai salah satu sarana edukatif dan media pembelajaran IPS bagi jenjang sekolah dasar serta penananaman nilai karakter cinta tanah air dan budaya Indonesia dimana untuk lebih lanjutnya terkait layanan tersebut bisa diakses melalui laman berikut ini: kebudayaan.kemdikbud.go.id

Sekolah bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara daring/online jika siswa, guru dan orangtua telah memiliki sarana yang memadai untuk bisa melaksanakan kegiatan secara daring dan dilakukan oleh guru pendamping ekstrakurikuler yang berkompeten. Misalkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler daring yaitu seni tari, kepramukaan, seni musik, seni lukis, keolahragaan dst.

Kemdikbud memiliki layanan pustaka digital, dimana peserta didik bisa mengakses koleksi buku buku bacaan yang ada di pustaka digital kemdikbud dan bisa diakses melalui laman berikut ini : pustaka-digital.kemdikbud.go.id

  1. Berada di zona Hijau dan Kuning selain itu dilarang untuk melakukan tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan BDR (cek data tingkat risiko lokasi di https://covid19.go.id/peta-risiko)
  2. Mendapatkan ijin/persetujuan dari: Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi kabupaten/kota Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Setempat
  3. Mengisi dan memenuhi daftar periksa yang ada di Dapodik. Kepala satuan pendidikan menyatakan siap untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.

  1. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya;
  2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
  3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa;
  4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR);
  5. Kondisi psikososial peserta didik;
  6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
  7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
  8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan;
  9. Mobilitas warga antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa; dan
  10. Kondisi geografis daerah.

Pemerintah daerah wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan kembali melakukan kegiatan BDR yang berdasarkan pada hasil evaluasi bersama satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

Peta risiko Covid-19 pada pulau-pulau kecil dapat menggunakan ZONA di pulau tersebut berdasarkan hasil pemetaan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.

Pembelajaran Tatap Muka (TPM) dilakukan melalui 2 fase:

  1. Masa Transisi
    • Yaitu Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
    • Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
  2. Masa Kebiasaan Baru
    Setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru

Prosedur PTM di satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2

 

Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya.

Masa Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

  1. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman;
  2. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakanpembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK;
  3. Melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa kepada:
  4. Menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka berdasarkah hasil pertimbangan terhadap berbagai faktor.
  5. Menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan.
  6. Berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
    • pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
    • informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan Masa Persiapan Pembelajaran Tatap Muka 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    • informasi status pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
  7. Memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
  9. Menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka di daerah;
  10. Melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka;
  11. Dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka

Pada Saat Satuan Pendidikan Sudah Dibuka

  1. Bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/ ;
  2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada:
  3. memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID19 di satuan pendidikan.
  4.  

  1. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK.
    Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
    1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki
      • Toilet Bersih dan layak;
      • Sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
      • Disinfektan
    2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
    3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi peserta yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
    4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
    5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
      • Memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol
      • Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
      • Memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
      • Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
    6. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
  2. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
    1. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
    2. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
    3. tim pelatihan dan humas.
  3. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
  4. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.

  1. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
  2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan.
    • jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak.
    • kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.
    • apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah
  3. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
  4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  5. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan cara:
    • menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
    • mendata kontak layanan dukungan psikososial.

  1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
    1. Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum.
    2. Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan
    3. Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum, wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
    4. Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
      • Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
      • Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan
    5. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
      • Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
      • dan Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari
    6. Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum, maka tim:
      • Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
      • Meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari
    7. Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.
    8. Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan
  2. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
  3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan TIK, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
  4. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
  5. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan;
    1. pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
    2. pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
    3. tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan

  1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
    1. tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
    2. metode pembelajaran yang akan digunakan;
    3. langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
    4. hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
    5. keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
  2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
    1. informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
    2. protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
    3. informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
    4. ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    5. prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
    6. informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
    7. protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
  3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
    1. Protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
    2. peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
  4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu

Protokol kesehatan PTM pada satuan pendidikan bisa dilihat pada gambar ini

Protokol Kesehatan PTM untuk warga satuan pendidikan bisa dilihat pada gambar ini dan gambar ini

Protokol kesehatan PTM selama berada di lingkungan satuan pendidikan bisa dilihat pada gambar ini dan gambar ini

Untuk sekolah yang pendidik dan tenaga kependidikannya telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan sekolah, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk menyediakan layanan: (a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan (b) pembelajaran jarak jauh.
 

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya divaksin COVID-19 secara lengkap dan paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
 

Ya. Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 mewajibkan satuan pendidikan untuk memberikan layanan PTM terbatas dan layanan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikannya divaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

Bagi sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

  1. Memenuhi standar kesiapan pembelajaran sesuai daftar periksa seperti tercantum pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag
  2. Membentuk satgas COVID-19 di sekolah
  3. Mempersiapkan infrastruktur sekolah dan seluruh warga sekolah dalam pemenuhan protokol kesehatan yang ditetapkan
  4. Mempersiapkan kombinasi metode pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh

  1. Wajib memastikan pemenuhan daftar periksa di sekolah
  2. Tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas pada sekolah yang belum memenuhi semua daftar periksa
  3. Wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah
  4. Jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah, wajib melakukan tindakan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah

Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan melalui dua fase, yaitu:

  • masa transisi: berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah
  • masa kebiasaan baru: setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

Tetap dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

  1. Masa Transisi 
    • Bulan I : 50% (dari total kapasitas asrama)
    • Bulan II : 50% (dari total kapasitas asrama)
  2. Masa Kebiasaan Baru : 100%* (dari total kapasitas asrama)

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor Kemenag kabupaten/kota, dan kepala sekolah wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah

Kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menugaskan pendidik dari satu sekolah ke sekolah yang lain jika diperlukan.

Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di sekolah, maka kepala sekolah melakukan hal sebagai berikut:

  1. melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
  2. memastikan penanganan warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
    1. memeriksakan warga sekolah terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
    2. apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
    3. apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
    4. memantau kondisi warga sekolah selama isolasi atau karantina;
  3. mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:
    1. membantu membuat daftar kontak erat warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19;
    2. membantu menginformasikan kepada warga sekolah yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
  4. memastikan penanganan warga sekolah yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
  5. melakukan pemantauan terhadap kondisi warga sekolah yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
  6. melakukan disinfeksi di area sekolah paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19

Jika sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, dimana mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksin, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum divaksinasi COVID-19 disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah

Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift) ditentukan oleh sekolah dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Dalam satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI

Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan

Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI harus memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel dibawah ini.

Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel.

Luas Minimum Lahan

  • Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
  • Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
  • Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
    1. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
    2. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
    3. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik.

Berikut Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

Luas minimum lantai bangunan

 

Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:

  1. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
  2. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  3.  jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut

  • Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
  • Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut

  • Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
  • Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.
  • Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

  • Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
  • Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan.
  • Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

  • Maksimum terdiri dari tiga lantai.
  • Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.

  • Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
  • Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

  1. ruang kelas,
  2. ruang perpustakaan,
  3. laboratorium IPA,
  4. ruang pimpinan,
  5. ruang guru,
  6. tempat beribadah
  7. ruang UKS,
  8. jamban,
  9. gudang,
  10. ruang sirkulasi,
  11. tempat bermain/berolahraga 

Kapasitas maksimum di setiap satu ruang kelas adalah 28 peserta didik.

Rasio minimum luas ruang kelas 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m2. Lebar minimum ruang kelas 5 m.

Ruang kelas harus juga memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan dan memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

Sebaiknya luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan 5 m, ruang perpustakaan harus dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Luas minimum ruang pimpinan 12 m2 dan lebar minimum 3 m, sebaiknya ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dan dapat dikunci dengan baik.

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

Rasio minimum luas ruang guru 4 m2/pendidik dan luas minimum 32 m2, sebaiknya ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan, dengan luas minimum 12 m2

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah, dengan luas minimum ruang UKS 12 m2.

Juga ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru dan banyak minimum jamban setiap sekolah adalah 3 unit. 

Luas minimum 1 unit jamban 2 m2, jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan, juga wajib tersedia air bersih di setiap unit jamban.

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

Sebaiknya luas minimum gudang 18 m2 dan dipastikan gudang dapat dikunci.

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolahdengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.

Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruangruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. \

Bangunan bertingkat dilengkapi tangga, bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Rasio minimum luas tempat bermain /berolahraga 3 m2/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m2.

Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m.

Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas.

Tempat bermain/berolahraga tidak diperkenankan untuk tempat parkir, dengan permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta bendabenda lain yang mengganggu kegiatan olahraga

Tidak bisa, karena aplikasi erapor berbasis web maka paling banyak hanya dapat diinstal di 2 (dua) komputer.

Alternatif 1.

Diinstal di satu komputer yang terinstal dapodik dan e-rapor. Komputer ini sekaligus dijadikan sebagai server e-Rapor

Alternatif 2.

Diinstal di dua komputer yaitu satu komputer terinstal dapodik dan e-rapor, komputer kedua hanya diinstal e-rapor saja dan dijadikan sebagai server e-Rapor


Tidak perlu Uninstall V 1.0 jika sudah terinstal, langsung saja instal Updater V 1.1

  1. Klik 2 kali aplikasi Updater eRapor SD V 1.0 to V 1.1
  2. Tampil selamat datang di instalasi e-Rapor SD dan Klik lanjut
  3. Akan tampil Perjanjian Persetujuan dan Pilih saya setuju terus klik lanjut
  4. Akan tampil Informasi letak folder aplikasi e-Rapor diinstal dan Klik lanjut
  5. Akan tampil siap untuk memasang dan Klik pasang
  6. Akan tampil informasi dan Klik lanjut
  7. Akan tampil mengakhiri pemasangan e-Rapor SD dan Klik selesai

Instal aplikasi updater eRapor SD V 1.1, kemudian sinkron dapodik khusus Data Semester terlebih dahulu kemudian log out dan login lagi dengan memilih tahun pelajaran terbaru kemudian sinkron seluruh data. Tombol berada di sebelah kanan atas.

Setelah instal updater V 1.1 Login ke akun admin dengan default username: admin dan password : admin123456, pilih level admin dan pilih tahun pelajaran yang ada, dan klik menu ambil data dapodik,kemudian sinkron data pada menu data Semester, kemudian logout, lalu masuk lagi akun admin dengan pilih tahun pelajaran baru,

Login akun admin dan pilih tahun pelajaran baru, lalu klik sinkron semua data, kemudian generate ulang user di menu data user supaya wali kelas dapat login dengan username tahun pelajaran baru.

Caranya dengan menambahkan ekstrakurikuler dalam aplikasi dapodik pada menu Rombongan belajar > Ekskul Pilih tambah ekskul, kemudian masuk ke sekolah > ekstrakurikuler > masukan SK, Tanggal SK, Jam Mengajar. 

Menu Rombongan belajar

Dan menu sekolah

Dengan cara mengedit data pada dapodik pada menu Peserta Didik >>Klik Salah satu peserta didik kemudian isi pada bagian bawah data periodik peserta didik tersebut lalu simpan.

Ditambahkan dari dapodik pada menu Rombongan belajar->Klik pembelajaran



klik menu Tambah dan pilih muatan lokal > simpan dan lanjutkan 

pilih mapel muloknya dan klik simpan dan tutup

Download format import KD melalui akun admin, lalu isikan sesuai data yang dimaksud. Ingat! pastikan bahwa kode mapel dan kode Bidang sesuai dengan kurikulum yang dimaksud.(Untuk KD dari permen 37 kode bidang diisi 1, untuk KD dari balitbang kode bidang diisi 5, dan untuk KD penyederhanaan mandiri kode bidang diisi 9.

Untuk menghindari lupa password admin sebaiknya, menambahkan admin eRapor lebih dari satu user. Selanjutnya sering melakukan backup data eRapor.

Jika user belum terblokir oleh aplikasi e-rapor Admin dapat melakukan edit password dan generate ulang user di menu data user pada aplikasi erapor, tetapi bila user telah diblokir oleh aplikasi e-rapor maka admin dapat menambah user dengan username berbeda dengan username yang telah di blokir dan maksimal username 18 karakter.

Bisa, dengan 2 cara :

  1. Memakai kabel lan antara server ke client 
  2. Dengan cara sharing IP addres dengan terminal penyambungnya memakai modem

Gunakan IP Publik provider internet berlangganan, atau menggunakan ngrok.com, dan sch.id terminal penghubung antara komputer server yang ada erapornya dengan client dan client tidak perlu menginstal aplikasi eRapor.
Adapun cara mengonlinekan jika tidak punya hosting berlangganan bisa menggunakan dengan cara dibawah ini:

  1. Masuk browser firefox atau chrome dan ketik di url https://ngrok.com/
  2. Klik tombol Get started for free 
  3. Klik Sign up with google seperti gambar dibawah ini


     
  4. Masukan username dan passwordnya email 
  5. Klik Download aplikasi ngrok


     
  6. Klik ngrok.exe hasil download
  7. Buka kembali browser https://dashboard.ngrok.com/get-started/setup  Copy kan  dan pastekan ke aplikasi ngrok hasil download tadi dan enter pada keyboar


     
  8. Dan share forwarding alamat url ke client ( guru – guru ) yang ada pada tampilan aplikasi ngrok tersebut seperti gambar dibawah ini : satu alamat url aza yang dishare.


    Contoh komputer/laptop client (guru)
    Buka browser ketik url https://298de36ab08b.ngrok.io

Masuk pada instalan aplikasi eRapor pada server kemudin buka Folder C >> eRaporSD >> dataweb >> eraporsd >> images >> sekolah, lalu salin gambar/foto/logo yang dimaksud sesuai dengan nama yang ada pada instalan eRapor tersebut. (NAMA FILE LOGO HARUS logo-sekolah.png)

Matikan fire wall / antivirus / windows defender, pastikan juga spek server lebih tinggi daripada spek client.

Ketika mengubah / ada perubahan KKM mata pelajaran, maka harus diubah pula pada KKM satuan pendidikan, jika perubahan KKM tersebut mempengaruhi interval predikat dan KKM satuan pendidikan. Misalkan KKM terkecil yang sudah diinput pertama adalah 70, dan diubah menjadi 65. maka pada KKM satuan pendidikan harus diubah pula menjadi 65.

Hapus saja data siswa pada aplikasi eRapor yang tidak masuk dalam data dapodik. Jika ada kesalahan menghapus data siswa maka lakukan sinkron ulang.

Nilai dapat diubah jika rapor belum diberi tanggal eRapor oleh admin. Jadi tanggal pada eRapor harus dihapus dahulu baru data nilai dapat diedit dan dikirim ulang.

Sekolah harus membuat surat kepada ops dapodik kementerian disertai dengan data erapor yang sudah diubah dan kronologis kejadian kesalahan input nilai.

Masuk pada folder instalasi aplikasi eRapor SD, C:\eRaporSD\dataweb\eraporsd\raporsd\FotoSiswa, kemudian bikin folder dengan nama sesuai NIS dikurangi 2 angka terakhir dan masukan foto siswa dengan nama file sesuai NIS dengan format .jpg

Hapus dulu foto siswa >> masuk ke aplikasi eraport di menu data siswa di refresh >> kembali ke folder C:\eRaporSD\dataweb\eraporsd\raporsd\FotoSiswa dan ganti foto siswa yang benar. Jika cara ini tidak bisa, maka lakukan clear history pada browser anda.

Harus diubah pada aplikasi dapodik untuk agama siswa, kemudian sinkron ulang.

Menjadikan salah satu guru yang lain sebagai guru bidang studi agama tersebut pada dapodik dengan menambahkan keterangan eRapor pada kolom SK dan jumlah jam mengajar dibuat 0.

Bisa menambahkan mapel mulok lebih dari 2 tetapi dengan mengatur jam mengajarnya 0. Namun pada leger/rekap nilai tidak tampil.

Menjadikan Kepala Sekolah sebagai admin dan melihat status penilaian.

Pada saat pembagian rapor ditambahkan rapor pendamping yang dilakukan oleh guru GPK. Bisa juga dilakukan pada edit deskripsi khusus pada data deskripsi siswa inklusi tersebut.

Dilakukan dengan cara memberikan Akses username dan Password kepada Guru yang menggantikan tugas mengajarnya

Mengecek kembali komponen perencanaan Penilaian dan menginput ulang

Mengecek data agama siswa tersebut di sistem dapodik satuan pendidikan

1. Harus memastikan semua nilai terinput baik KI 1, KI 2 , KI 3 dan KI 4,

2. Cek deskripsi siswa tersebut jangan sampai berwarna merah, jika berwarna merah maka diedit dengan mengurangi deskripsinya kemudian diklik simpan

Kurikulum tidak dapat digunakan secara kombinasi/ganda, pilih satu kurikulum.

Data Pembelajaran gur tersebut di e-Rapor belum ada. Benahi/cek data pembelajaran guru tersebut di dapodik kemudian ambil data ulang dari erapor

Berdasarkan Juknis Penilaian tahun 2018 penilaian dilaksanakan secara mata pelajaran sedangkan tematik adalah bagian dari metode atau strategi pembelajaran

Mengecek kembali data Kompetensi Dasar dan Mengulang penginputan pada menu Rencana Penilaian

Melakukan pengecekan kembali pada menu rencana penilaian dan memperbaiki rencana nilai

Guru download format impor dengan memilih menu yang berwarna oranye kemudian lengkapi nilai KD yang belum diisi dilanjutkan impor nilai dan simpan

Mengecek kembali menu data Kompetensi Dasar dan pada menu rencana Penilaian

Mengecek kembali sistem dapodik pada menu rombongan belajar siswa dan hapus nama siswa tersebut dari menu data anggota kelas atau menu data kelas dan wali di user admin

Mengulang kembali penginputan data kompetensi dasar pada menu Data Kompetensi dasar dan menonaktifkan pilihan KD yang tidak digunakan

Mengecek dan mengulang kembali menu data kompetensi dasar

Penilaian KI 1 dan KI 2 harus saling bekerjasama antara guru kelas, guru mapel, dan guru mulok, karena predikat nilai sikap diambil nilai yang paling banya diantara inputan guru.

Adalah guru yang mendapatkan tugas pada beberapa level kelas yang sama. misalkan guru agama islam mengajar pada kelas 3 A dan 3C.

  1. Isi user name dengan data wali kelas yang ada di admin.
  2. isi password 123456
  3. Pilih level user wali kelas

1.Mengubah password sendiri.
2.Edit Data Siswa (khususnya data yang tidak tersedia di dapodik)
3.Input Kehadiran, Nilai Ekstra, Prestasi Siswa, Input Kesehatan, Catatan Wali dan Proses Deskripsi Sikap Siswa
4.Cetak Rapor

1. Cek di admin jika data tidak ditemukan maka tambahkan di dapodik

Setelah merekap daftar kehadiran selama 1 semester

input nilai ekstra - .> Pilih kelas dan semester -> Klik tambah Nilai
Ektrakurikuler - > Isikan Nilai dan Deskripsi - >. Klik Simpan

Klik menu input prestasi -> Pilih kelas dan
semester - > Klik tambah
Prestasi Siswa - >Pilih Nama siswa,
Jenis Prestasi dan
Isikan Deskripsi
Prestasi pada kolom
keterangan - > Klik Simpan

Klik menu input Kesehatan->Pilih kelas->Klik tambah
Kondisi
Kesehatan->Isikan Aspek
Fisik dan
keterangan
kesehatan
yang dimiliki
siswa.->Klik Simpan

Pastikan kita sudah menyimpan di deskripsi sikap pada akun wali kelas.

Warna merah belum dikerjakan oleh guru,warna hijau sudah dikerjakan oleh guru dan lengkap, dan warna orange sudah dikerjakan oleh guru tetapi belum semua siswa.

Untuk melihat progres input nilai yang dilakukan oleh guru

Untuk melihat hasil pengolahan nilai sementara persiswa.

Untuk mengetahui kondisi nilai siswa

Grafik siswa untuk sementara tidak bisa dicetak, hanya bisa di screenshot

Untuk mengetahui kondisi nilai per mata pelajaran.

Untuk mengetahui rekap kehadiran selama siswa berada di sekolah tersebut.

Tentukan ukuran kertas->Tentukan orientasi->Tentukan margin->Klik terapkan kertas

1. Untuk cetak kelengkapan rapor masal,klik cetak PDF kelengkapan 1 kelas yang berwarna merah. .
2. Untuk cetak nilai rapor masal, klik cetak PDF rapor 1 kelas yang berwarna merah
3. Untuk cetak kelengkapan rapor per siswa,klik cetak PDF kelengkapan yang berwarna hijau
Untuk cetak nilai rapor per siswa, klik cetak PDF rapor semester warna biru.

Pada user wali kelas pilih leger nilai-> pilih kelas-> tampilkan

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang menjadi prioritas nasional.

Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Satuan Pendidikan yang dimaksud salah satunya adalah Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta.

  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
  2. Perpres Nomor 123 Tahun 2020 ttg Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021
  3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Menu kegiatan DAK Fisik:

  1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
  1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  2. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  3. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
  4. Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  5. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  6. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  7. Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  8. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
  9. Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

 

  1. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
  1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
  2. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
  3. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
  4. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
  5. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
  6. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
  7. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
  8. Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;

 

  1. Pengadaan Sarana pembelajaran SD meliputi:
  1. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
  2. Pengadaan media pendidikan

 

(Lampiran I Bidang Pendidikan, Perpres no. 123 thn 2020, Halaman 2 Ruang Lingkup Kegiatan)

Bappeda akan berkoordinasi ke seluruh SKPD untuk menyiapkan data usulan DAK Fisik, masa usulan DAK Fisik perkiraan dimulai pada bulan April selama 1 – 2 bulan. Pengusulan dilakukan dgn cara menginput sasaran/lokasi, volume, harga satuan serta bbrp data lainnya melalui aplikasi KRISNA yang dikelola oleh Bappenas. (PMK No.130 Thn 2019, Ps. 13)

Boleh.

(Lampiran I Bidang Pendidikan, Perpres no. 123 thn 2020, Halaman 2 Tujuan dan Sasaran)

Kemendikbud mencantumkan perkiraan/estimasi harga satuan untuk setiap daerah pada Krisna sebagai acuan awal perencanaan, Daerah dipersilahkan menghitung kembali harga satuan sesuai harga regional yang berlaku termasuk juga harga satuan untuk meubelair/perabot.

Kemendikbud mencantumkan perkiraan/estimasi harga satuan untuk setiap kegiatan pengadaan sarana pendidikan pada Krisna sebagai acuan awal perencanaan, Daerah dipersilahkan menghitung kembali harga satuan sesuai harga regional yang berlaku atau berdasarkan pengalaman pengadaan kegiatan yang sama pada tahun ini atau tahun sebelumnya.

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan aturan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Lampiran I Bidang Pendidikan, Perpres no. 123 thn 2020, Halaman 13 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan)

Untuk bidang pendidikan, Kemendikbud melakukan penilaian berdasarkan syarat dan kriteria calon penerima DAK yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus sebagaimana tercantum dalam Juknis DAK Fisik, contoh: Sekolah masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung, memiliki NPSN, bangunan berada diatas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa, dsb. Serta rusak sedang dan/atau berat, tidak menerima bantuan rehabilitasi 5 tahun kebelakang (prinsip penuntasan), rombel lebih besar dari jumlah ruang kelas, belum mempunyai jamban (Khusus), dsb.

(PMK No.130 Thn 2019, Ps. 17)

(Lampiran I Bidang Pendidikan, Perpres no. 123 thn 2020, Halaman 11 Kriteria Lokasi Prioritas)

Ada 2 jenis usulan yang ditolak: Ditolak Tidak Layak dan Ditolak Layak.

Ditolak Tidak Layak = usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria penilaian.

Ditolak Layak = usulan layak diberi bantuan, hanya saja pagu DAK yang di alokasikan kepada Kemendikbud tidak mencukupi untuk memenuhi semua usulan.

Perlu dilakukan pendataan/pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarpras sekolah sesuai kondisi riil lapangan dengan melibatkan instansi teknis, ahli bangunan berkoordinasi dgn unsur sekolah.

Tidak, Biaya penunjang yang diambil dari alokasi DAK dan di kelola oleh Disdik.

(Perpres no. 123 thn 2019 Ps.7 ayat (6))

(PMK No.130 Thn 2019, Ps. 28)

Untuk Bidang Pendidikan, dana penunjang dapat membiayai kegiatan antara lain:

    1. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
      Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual yaitu biaya untuk kegiatan peningkatan prasarana yang dilakukan oleh jasa konsultansi konstruksi atau tim teknis
    1. Biaya Tender
      Biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
    1. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual
      Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultansi pengawas atau tim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung
    1. Penyelenggaraan rapat koordinasi
      Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam rangka pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi
    1. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan
      Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan yaitu biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangannya
    1. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.
      (Perpres no. 123 Thn 2019 Ps.5)
      (PMK No.130 Thn 2019, Ps. 28)
      (Permendikbud No. 5 Thn 2021)

Perubahan Rencana Kegiatan (RK) paling lambat bulan Desember tahun 2020.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi DAK berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi, maka Kepala Daerah bisa mengajukan penambahan target output/sasaran/volume dengan merubah RK paling lambat minggu pertama bulan Maret.

(Perpres no. 123 Thn 2020 Ps.6 ayat (5) dan ayat (7))

(PMK No.130 Thn 2019, Ps. 26)

Proses penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu:

  1. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% dari pagu alokasi;
  2. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
    1. nilai kontrak lebih besar dari 70% pagu alokasi disalurkan sebesar 45% dari nilai kontrak dimaksud;
    2. nilai kontrak lebih besar dari 25% sampai dengan 70% pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
    3. nilai kontrak sampai dengan 25% pagu alokasi tidak disalurkan.
  3. Tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Setiap tahapan penyaluran sebelumnya harus menyampaikan dokumen2 persyaratan penyaluran yang telah ditentukan dan diinput melalui aplikasi OMSPAN yang dikelola oleh Kemenkeu.

(PMK No.130 Thn 2019, Ps. 34 dan 35)

Jumlah Sisa DAK bisa diketahui di Badan Keuangan Daerah, sehingga bisa diomunikasikan dengan DPKAD.

Sisa DAK dari tahun 2014:

  1. Output sudah tercapai, dapat digunakan pada bidang/subbidang yang sama atau lainnya dgn menggunakan juknis tahun anggaran berjalan.
  2. Output belum tercapai:
    1. Sisa dak 1 tahun sebelumnya, gunakan untuk mencapai output menggunakan juknis tahun anggaran sebelumnya.
    2. Sisa dak dari thn 2014 s.d lebih dari 1 tahun sebelumnya, dapat digunakan pada bidang/subbidang yang sama atau lainnya dgn menggunakan juknis tahun anggaran berjalan.

(PMK No.130 Thn 2019, Ps. 43)

Perubahan pada Juknis:

  1. Ketentuan baru dalam menyusun Rencana Kegiatan (RK);
  2. Penambahan menu kegiatan baru, yaitu:
    1. Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
    2. Rehabilitasi ruang UKS beserta perabotnya;
    3. Rehabilitasi Laboratorium IPA beserta perabotnya;
    4. Rehabilitasi Laboratorium Komputer beserta perabotnya; dan
    5. Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya.
  3. Perubahan metode pelaksanaan pekerjaan prasarana Pendidikan, dari swakelola ke pengadaan jasa konstruksi.
  4. Review tugas dan tanggungjawab Pemda dan Disdik Provinsi, Kabupaten/Kota.

(Perpres No 123 tahun 2020, Ps.6 dan Lampiran I Bd.Pendidikan)

Perubahan pada Jukop:

  1. Penjelasan penggunaan Dana Penunjang;
  2. Standar teknis untuk Menu Kegiatan baru;
  3. Kelengkapan sarana prasarana Pendidikan berupa pekerjaan aksesibilitas, tempat cuci tangan pakai sabun, tempat sampah, rambu2 aman bencana, dll
    Semua ruang yang di rehab maupun dibangun wajib dilengkapi dengan pekerjaan yang disebut diatas.

(Permendikbud No 5 tahun 2021, Lampiran II dan Lampiran VIII)

Pemerintah Daerah wajib melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan (Permendikbud No. 5 Thn 2021, Ps. 11)

Pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan disampaikan secara daring melalui aplikasi pelaporan online Kemendikbud pada laman http://simdak.kemdikbud.go.id.

(Permendikbud No. 5 Thn 2021, Ps. 12)

Hubungi Tim DAK SD melalui layanan call center/Grup DAK SD

Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sekolah harus mengupdate rekening di aplikasi BOS Salur bos. kemdikbud.go.id karena perubahan mekanisme penyaluran BOS Reguler pada tahun 2021 yang langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pendidikan melalui KPPN.
 

Bos Reguler 2021

  1. Satuan biaya majemuk, dihitung berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun yaitu Rp 900.000 – Rp 1.960.000,-
  2. Penyaluran Dana BOS Reguler dari Kemenkeu melalui KPPN langsung ke Rekening Sekolah.
  3. Penyaluran dilakukan dalam 3 tahap, dengan persentase 30%, 40% dan 30%.
  4. Penetapan SK Sekolah Penerima dilakukan oleh Kemendikbud.
  5. Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 agustus).
  6. Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal, dan tidak dibatasi alokasi maskimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.
  7. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya; penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap III tahun sebelumnya; penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

Bos Reguler 2020

  1. Rp. 900.000/Siswa dalam 1 (satu) Tahun.
  2. Penyaluran Dana BOS Reguler dari Kemenkeu melalui KPPN langsung ke Rekening Sekolah.
  3. Penyaluran dilakukan dalam 3 tahap, dengan persentase 30%, 40% dan 30%.
  4. Penetapan SK Sekolah Penerima dilakukan oleh Kemendikbud.
  5. Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 agustus).
  6. Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal, dan tidak dibatasi alokasi maskimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  7. Pelaporan penggunaan dana BOS tahap ke-1 menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap ke-3.

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Bab II Pasal 3, yaitu:

  1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
  2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
  4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Bab V Pasal 12, yaitu:

  1. Penerimaan Peserta Didik baru;
  2. Pengembangan perpustakaan;
  3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  12. Pembayaran honor.

Cutoff data dapodik untuk penerima dana bantuan BOS Reguler Tahun 2021 dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 31 agustus

Tahapan penyaluran dan pencairan dana BOS yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 3 tahap seperti tahun 2020 sehingga tidak ada perubahan terkait pengisian ARKAS di tahun 2021
 

  1. Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, Lampiran I Poin A, Nomor 9, huruf H, Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman http://bos.kemdikbud.go.id; dan
  2. Jika Sekolah menggunakan Aplikasi RKAS Kemdikbud (ARKAS), maka pelaporan tidak perlu melalui laman http://bos.kemdikbud.go.id .

Tidak bisa, Untuk melakukan perubahan pelaporan BOS yang dilakukan di ARKAS, hanya bisa dilakukan di ARKAS
 

Bank membutuhkan waktu 3-14 hari untuk melakuan verifikasi Rekening

Kemendikbud butuh waktu 3-7 hari untuk menyelesaikan pengajuan perubahan rekening oleh sekolah. Pastikan Rekening yang sudah benar atau berhasil verifikasi tidak sering diganti
 

Jika mendapatkan status Verifikasi Rekening: Gagal Verifikasi, pastikan untuk membandingkan Tanggal Perubahan Sekolah dan Tanggal Verifikasi Bank.

Tanggal perubahan sekolah posisinya ada di kotak sebelah kiri (Data Sekolah)

Tanggal verifikasi Bank positinya ada di kotak sebelah kanan (Data Verifikasi Bank)

Jika tanggal verifikasi Bank lebih baru, maka langkah selanjutnya: Perbaiki data Rekening oleh Sekolah atau Update data Rekning menggunakan data verifikasi Bank dengan menekan tombol: Update Sesuai Data Verifikasi Bank

Jika sekolah yakin data verifikasi Bank yang salah, hubungi Bank untuk melakukan verifikasi ulang di BOS Salur
 

Jika mendapatkan status Verifikasi Rekening: Gagal Verifikasi, pastikan untuk membandingkan Tanggal Perubahan Sekolah dan Tanggal Verifikasi Bank.

Tanggal Perubahan Sekolah posisinya ada di kotak sebelah kiri (Data Sekolah)

Tanggal Verifikasi Bank positinya ada di kotak sebelah kanan (Data Verifikasi Bank)

Jika Tanggal Perubahan Sekolah lebih baru, maka langkah selanjutnya: Menuggu Verifikasi Bank yang terbaru.

Tapi jika sekolah yakin Data rekening Bank yang benar, maka bisa tekan tombol: Update Sesuai Data Verifikasi Bank.
 

Ketika melakukan pelaporan tahap 3 Tahun 2020, saldo tahap 2 masih ada atau terbawa ketika input, silakan diabaikan dahulu dan tetap input komponen yang akan di laporkan. Permasalahannya ada di sistem dan sedang di analisa dan perbaiki
 

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab IV Pasal 1, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

  1. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
  2. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
  3. penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

  1. NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan;
  2. Sebagai guru secara administrasi harus memiliki NUPTK;
  3. Kemendikbud harus memastikan bahwa pembayaran honor yang diberikan diterima oleh guru;
  4. Guru yang dimaksud merupakan guru yang diangkat atau ditugaskan secara resmi oleh penyelenggara sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengangkatan dan penugasan guru; dan
  5. Dalam rangka memastikan hal tersebut maka NUPTK menjadi persyaratan yang harus dipenuhi

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu
Ayat 1:
Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.


Ayat 2:
Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
  2. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Semua sekolah sudah diberikan akses ke laman bos.kemdikbud.go.id karena menggunakan akun yang sama untuk mengakses Dapodik
 

Sejak Permendikbud No.6 Tahun 2021 telah terbit, maka:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 

Sesuai dengan Permendikbud No.6 Tahun 2021 Pasal 16, yaitu:
Ayat 1:
Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.


Ayat 2:
Penggunaan sisa Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan
anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, pasal 9, Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah
 

Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, Lampiran I, Penggunaan Dana BOS Reguler di komponen e. Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk:

  1. Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh; dan/ atau
  2. Digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Mengikuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK.


Keterangan:

  1. Menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.;
  2. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK;
  3. LPMP melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK; dan
  4. PUSDATIN menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh LPMP.

Persyaratan permohonan NUPTK, sebagai berikut:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
  3. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
  4. Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:
    1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
    2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
  5. Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
  6. Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya

NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status
 

  1. Di dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana hanya dimungkinkan pembiayaan dalam hal pemeliharaan. Untuk itu sepanjang sarana dan prasarana di sekolah tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan; dan
  2. Di dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana dimungkinkan penggunaan dana BOS untuk penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih.

Dalam komponen penggunaan BOS yaitu Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah dimungkinkan pembelian wastafel portabel untuk menunjang kebersihan.
 

  1. Melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
  2. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/ memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
  3. Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
  4. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
  5. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
  6. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
  7. Memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
  8. Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
  9. Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
  10. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
  12. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
  13. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masih diwajibkan melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah provinsi mewakili SD dan SMP karena terkait pengelolaan keuangan daerah
 

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab VIII Pasal 28 yaitu Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler dan/atau tidak menerima Dana BOS Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
 

Tidak bisa karena setiap sekolah berbeda dalam hal pembayaran guru honor kecuali Pemerintah Daerah ingin menambah anggaran guru honor menggunakan APBD
 

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab II Pasal 3, Ayat 2, Poin D, yaitu memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir
 

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab II Pasal 3, Ayat 3 dan 4, yaitu


Ayat 3:
Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi:

  1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  2. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
  3. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Ayat 4, yaitu:
Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri
 

Tidak bisa, Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data Dapodik tanggal 31 Agustus.
Sesuai dengan Permendikbud No.6 tahun 2021 Pasal 28, ayat 1 dan 2, yaitu:
Ayat 1:
Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler dan/atau tidak menerima Dana BOS Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
 

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada sekolah lain

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselarasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran

Kemendikbud akan membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panel

Program Sekolah Penggerak berbeda dengan program sekolah model atau sekolah rujukan. Perbedaannya adalah, program Sekolah Penggerak:

  1. Merupakan program kolaborasi antara Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah
  2. Terdiri da