Tidak dapat dipungkiri setelah hampir setahun menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19, proses belajar siswa jadi kurang optimal. Hal inilah yang menjadi perhatian Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud untuk mencari solusi bersama.
“Melalui rapat koordinasi ini mudah-mudahan ke depan kita tetap dapat terhubung satu sama lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud dengan berbagai kebijakan program-programnya,” kata Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd saat memberikan arahan pada kegiatan rapat koordinasi program Direktorat Sekolah Dasar melalui zoom meeting, Selasa 2 Maret 2021.
Beliau melanjutkan, capaian pelaksanaan program tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait serapan anggaran secara umum Kemendikbud merealisasikan sebesar 85,99% dari anggaran yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR.
Dari sisi kebijakan, Kemendikbud melakukan beberapa transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Hingga saat ini Kemendikbud telah meluncurkan sebanyak 7 program Merdeka Belajar untuk melahirkan SDM unggul melalui Profil Pelajar Pancasila.
“Tentunya ini yang harus kita fokuskan, strategi apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, merealisasikan program dan kebijakan Kemendikbud,” ujar Sri Wahyuningsih.
Terkait dengan isu-isu strategis untuk menjawab tantangan terhadap mutu pendidikan itu sendiri, Direktorat Sekolah Dasar sudah memetakan beberapa strategi yang sedang dan akan dilakukan.
Pertama terkait isu tata kelola pendidikan Sekolah Dasar dan strategi untuk meningkatkan tata kelola Sekolah Dasar menjadi lebih baik. Berbagai upaya sudah dikeluarkan, seperti meningkatkan transparansi terhadap penggunaan dana BOS di satuan pendidikan.
“Kita mencoba meminimalkan pertanggungjawaban administrasi dalam penggunaan dana BOS dengan menggunakan sistem SIPLah, dimana melalui sistem ini dapat memberikan akuntabilitas, cepat dan tidak rumit,” katanya.
Beliau melanjutkan, program-program untuk perbaikan tata kelola sekolah harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tidak hanya dalam pengelolaan anggaran tapi juga bagaimana melakukan perencanaan di satuan pendidikan, dan bagaimana sekolah bisa melakukan kemitraan dengan berbagai sektor.
Isu lainnya yang menjadi fokus Direktorat Sekolah Dasar adalah terkait rendahnya layanan akses di sekolah dasar. Ada 40% lebih sekolah dasar di Indonesia yang akreditasinya C. Bahkan masih ada yang di bawah akreditasi C. Itu artinya perlu upaya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk berbenah diri.
“Kemudian yang tidak kalah hebatnya adalah isu terkait rendahnya penilaian pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Asesmen Kompetisi Minimum (AKM) yang tidak untuk mengukur individu pendidik tapi juga perbaikan belajar secara holistik. Nah ini adalah beberapa upaya yang menjadi perhatian kita semua,” kata Direktur Sekolah Dasar.
Untuk menjawab tantangan dan berbagai macam isu yang disebutkan di atas, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah. Pertama, melakukan pendekatan teknokratik yaitu kebijakan RPJM, renstra, tugas dan fungsi anggaran. Kedua, melakukan pendekatan isu strategis penyelesaian masalah kebutuhan dan proyeksi masa depan. Ketiga adalah pendekatan berbasis sasaran dan skala penanganan.
“Pendekatan keempat kita melalui pendekatan konsultatif. Kelima melalui pendekatan khusus dan yang keenam melalui pendekatan penghargaan berbasis prestasi. Diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga permasalahan isu-isu ini dapat terselesaikan secara optimal,” Sri Wahyuningsih. (Hendriyanto)
