Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Kurikulum Merdeka pada 11 Februari 2022 secara daring. Ia mengatakan Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi Covid-19. Selain itu melalui Kurikulum Merdeka juga untuk mengejar ketertinggalan Pendidikan Indonesia dari negara-negara lain.

“Nah pada saat ini kurikulum yang digunakan dalam skala nasional ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi, dan ini (Kurikulum Merdeka) sebenarnya bukan suatu hal yang baru,” kata Nadiem pada saat peluncuran Kurikulum Merdeka secara daring.

Di awal pandemi Nadiem melanjutkan, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Darurat, sebagai langkah pertama Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum Darurat tersebut pemerintah menurunkan jumlah materi secara drastis. Agar para pelajar dan pengajar dapat fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial.

“Jadi pada dasarnya dalam Kurikulum Merdeka ini kita masih menggunakan Kurikulum K13 tetapi kita sederhanakan secara drastic melalui Kurikulum Darurat. Kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menggunakan ini. Hasilnya sebanyak 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat,” kata Nadiem.

Pilihan tersebut tidak ada unsur paksaan karena pemerintah menawarkan kepada sekolah. Mereka kemudian dapat melihat jika Kurikulum Darurat jauh lebih sederhana, sehingga guru dapat fokus. Selain itu Kurikulum Merdeka juga bisa diadaptasi kepada system online. Sehingga Guru dan murid tidak terbebani dengan banyak materi.

“Hasil dari Kurikulum Darurat yang dilakukan oleh 31,5% satuan pendidikan kita melihat learning loss daripada sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat itu jauh lebih sedikit dari pada sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Ini sebuah data yang dahsyat sehingga saya meminta teman-teman yang membaca riset ini mensosialisasikannya,” ujar Nadiem.

Mendikbud juga menegaskan Kurikulum Merdeka merupakan opsi tanpa ada paksaan bagi satuan pendidikan. Karena bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman mengimplementasikan Kurikulum Merdeka masih dibolehkan untuk memilih opsi pertama yaitu Kurikulum 2013.

“Jadi tidak perlu khawatir lagi bagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri ganti kurikulum. Tapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan dan mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana namun masih mau menggunakan K13 tapi jauh lebih ringkas materinya, maka dibolehkan memilih kurikulum darurat. Bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang diinginkan bisa memilih menggunakan kurikulum merdeka,” pungkasnya.

Sementara itu seperti yang dikutip dari siaran Pers Kemendikbudristek, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyambut baik hadirnya Kurikulum Merdeka. Menurutnya, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Saya percaya setiap anak itu unik, oleh karena itu pendekatan yang holistik fleksibel dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih,” ujar Hetifah.

Dalam kesempatan tersebut Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia menganggap  bahwa Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari guru di sekolah. Menurutnya, guru harus bisa menyelaraskan adanya perubahan. Karena pelaksanaan Kurikulum Merdeka tak lepas dari peran guru.  

“Kita harus sama-sama bergerak dan menggerakkan adanya pemerataan dan penyelarasan dari perubahan ini,” tegasnya.