Salah satu program dari Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Mendikburistek Nadiem Anwar Makarim pada Februari 2022 lalu. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila.

Dalam mendorong satuan pendidikan di Indonesia agar dapat menerapkan Kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) memiliki enam dukungan yang diberikan.

Dukungan pertama yang diberikan oleh Kemendikbud adalah menyediakan platform Merdeka Mengajar untuk guru dan kepala sekolah. Melalui platform tersebut mereka akan belajar banyak hal dalam memahami Kurikulum Merdeka.

“Jadi platform Merdeka Mengajar ini menjadi salah satu sumber belajar dan sumber informasi untuk guru dan kepala sekolah untuk memahami tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Mulai dari beragam topik pelatihan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun,” kata Aswin Wihdiyanto, S.T., M.A., Supervisor PMO PDM 2 Implementasi Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek dalam tayangan Podcast Direktorat Sekolah Dasar bertajuk “Mengenal Lebih Dekat Kurikulum Merdeka” yang tayang pada Jumat, 03 Februari 2023.

Dukungan yang kedua yaitu melalui komunitas belajar. Karena dalam implementasi Kurikulum Merdeka tenaga pendidik tidak bisa melakukan secara sendiri mereka harus saling membagi dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu Kemendikbud membentuk komunitas belajar. Aswin menjelaskan komunitas belajar bisa dibentuk antar guru di sekolah, bisa dilakukan sekolah antar sekolah, maupun dilakukan komunitas belajar antar lintas daerah.

“Dalam komunitas ini para guru dan kepala sekolah bisa saling diskusi dan saling belajar bagaimana meningkatkan bentuk pembelajaran di sekolah,” jelasnya menerangkan.

Selanjutnya dukungan yang ketiga yang diberikan oleh Kemendikbud adalah dengan menghadirkan narasumber yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka lalu membagi praktik baiknya.

“Narasumber yang diundang boleh dari komunitas belajar untuk datang ke komunitas belajar lainnya maupun datang ke satuan pendidikan untuk sharing bagaimana praktik baik dari Kurikulum Merdeka yang mereka lakukan di satuan pendidikan,” ujar Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud tersebut.

Dukungan yang keempat, Kemendikbud menghadirkan seri webinar terkait Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai informasi tambahan bagi satuan pendidikan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Bahkan dalam seri webinar ini Kemendikbud juga memberikan ruang bagi tenaga pendidik yang lain untuk menjadi narasumber membagikan praktik baiknya dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu seri webinar dapat diakses di platform Merdeka Mengajar jadi satuan pendidikan dapat menonton ulang webinarnya kapanpun dan dimanapun.

Aswin melanjutkan, dukungan yang kelima dari Kemendikbud adalah adanya mitra pembangunan dimana pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang peduli terhadap pendidikan untuk menjadi mitra pembangunan. Mitra pembangunan ini bisa dari lembaga organisasi, dari perusahaan maupun dunia industri yang secara mandiri dapat mendukung pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka.

“Secara mandiri disini adalah mereka para mitra pembangunan yang mau membiayai sendiri langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mendukung satuan pendidikan dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Selain itu mitra pembangunan adalah non profit oriented karena ini murni untuk memajukan pendidikan Indonesia,” kata Aswin dengan tegas.

Dukungan yang keenam yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka adalah memberikan pusat layanan atau helpdesk yang bisa diakses oleh guru atau kepala sekolah seandainya ada hal-hal yang mereka ingin tanyakan seputar implementasi Kurikulum Merdeka

“Jadi enam dukungan ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendukung satuan pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka. Terutama bagi satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi dari sejak diluncurkan Kurikulum Merdeka pada Februari tahun 2022 lalu sudah relatif cukup banyak satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek sudah ada sekitar 103.932 satuan pendidikan atau sekitar 23,7% dari total satuan pendidikan di Indonesia yang sudah benar-benar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dan ada sekitar 52.086 satuan pendidikan yang masih menerapkan kurikulum tiga belas namun sedang mempelajari menerapkan salah satu bagian dari prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka Bantu Memerdekakan Guru

Dalam kesempatan yang sama Andara Octavia., S.Pd., Guru SDN Pulogebang 02 Jakarta Timur turut membagikan pengalamannya saat melakukan implementasi Kurikulum Merdeka. Ia bercerita pertama kali mengetahui informasi terkait Kurikulum Merdeka dari media sosial instagram Kemendikbudristek termasuk instagram Direktorat SD.

Karena penasaran Andara kemudian masuk ke SIM PKB dimana disana ada informasi tentang guru belajar dan berbagi. Di dalam guru belajar dan berbagi itu Andara menemukan informasi Merdeka Belajar yang ternyata menyediakan platform Merdeka Mengajar. Akhirnya saat peluncuran platform Merdeka Mengajar pada bulan Februari Andara langsung mencoba mengakses platformnya.

“Ternyata di platform itu ada yang namanya pelatihan mandiri ditujukan untuk guru-guru yang ingin menambah pengetahuannya. Pelatihan mandiri tersebut dapat kita akses dimana saja dan kapan saja karena waktunya tidak dibatasi. Dari situlah saya mulai menggali lagi tentang Kurikulum Merdeka dan kemudian dapat informasi lagi dari dinas pendidikan, kepala sekolah, sampai pengawas terkait Kurikulum Merdeka. Jadi banyak sumber informasi yang didapatkan,” tutur Andara dengan sangat antusias.

Andara menilai Kurikulum Merdeka memberikan banyak kesempatan bagi guru untuk mengeksplorasi dirinya dalam merancang pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kemampuan guru dan sesuai dengan karakteristik sekolah. Melalui Kurikulum Merdeka Andara juga mengatakan guru diberi keleluasaan untuk mengatur rancangan pembelajaran sendiri. “Jadi menurut saya Kurikulum Merdeka ini menjadi sesuatu yang memerdekakan guru,” ujarnya.

Andara mengatakan ia sangat senang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka karena kurikulum tersebut dibagi menjadi tiga fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4 dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Ketiga fase tersebut sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada fase A yang diperuntukkan bagi kelas satu dan dua guru boleh mengatur capaian pembelajaran mana yang diajarkan di kelas satu dan mana yang akan diajarkan di kelas dua. Oleh karena itu guru harus tahu karakteristik dan kompetensi murid.

“Untuk mengetahui karakteristik dan kompetensi murid ini guru mencari tahunya melalui asesmen. Nanti akan ketahuan kira-kira kalau capaian pembelajaran ini bisa nggak ya diajarkan di kelas satu kalau tidak bisa pun kementerian tidak memaksa. Artinya kita boleh mengajarkan ini di kelas dua dan inilah yang membuat kita menjadi senang karena sifatnya fleksibel,” imbuh Andara dengan antusias. 

Salah satu perbedaan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pemerintah tidak memaksa sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan boleh memilih dari 3 jalur yang disediakan. Diantaranya kurikulum jalur mandiri belajar, jalur mandiri berubah dan jalur mandiri berbagi.

Jalur mandiri belajar adalah sekolah masih menggunakan Kurikulum-13 tapi sudah menerapkan prinsip dari Kurikulum Merdeka dan tetap disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Jalur mandiri berubah adalah ketika sekolah sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Jalur yang ketiga adalah mandiri berbagi yaitu sekolah sudah bisa mengembangkan sendiri perangkat-perangkat ajar dari Kurikulum Merdeka dan mengimbaskannya ke sekolah lain yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

“Walaupun sekolah saya belum terpilih menjadi Sekolah Penggerak namun kepala sekolah saya yakin bahwa sumber daya yang ada di sekolah itu mampu melaksanakan Kurikulum Merdeka. Maka tahun 2022 kepala sekolah kami memilih menerapkan kurikulum mandiri berubah,” ujar Andara.

Ia menuturkan dari kurikulum mandiri berubah kepala sekolah bersama guru-guru menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan  (KOSP) mulai dari mengadaptasi informasi kurikulum yang ada di pemerintah, kemudian dikembanhkan sesuai dengan karakteristik sekolah, selain itu sekolah juga melihat capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian sebagai panduan untuk menyusun tujuan pembelajaran.

“Di KOSP itu kita juga menyusun proyek P5 tema apa yang kita angkat di tahun 2022 dan 2023 ini. kemudian kepala sekolah juga membimbing guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar,” jelasnya.

Setelah menerapkan Kurikulum Merdeka Andara mengatakan banyak dampak positif yang ia rasakan. Selain merasa dibebaskan untuk mengatur proses pembelajaran, pemerintah juga memberikan ruang yang luar biasa kepada para guru melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi mengajarkan guru untuk menyajikan pembelajaran bukan hanya pada satu kegiatan. Selain itu Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang pada guru berlatih public speaking dengan melibatkan guru sebagai narasumber webinar untuk membagi praktik baik implementasi Kurikulum Merdeka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka ini menurut saya luar biasa banget dampak positifnya. Kita sebagai guru bisa mengeksplor kemampuan kita untuk merancang skenario pembelajaran yang menarik untuk murid,” tandasnya mengakhiri.